Mataram (NTBSatu) – Tiga sektor retribusi andalan Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram kembali mencatatkan capaian di bawah target. Retribusi parkir, persampahan, dan pasar bahkan disebut menjadi “langganan rapor merah”, karena realisasinya tak pernah menembus target yang ditetapkan setiap tahun.
Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri mengakui, kondisi tersebut sudah berlangsung dalam beberapa tahun terakhir. Ia menyebut, capaian ketiga sektor itu masih jauh dari harapan, bahkan belum pernah menyentuh angka 80 persen.
“Kalau dilihat dari realisasi penerimaan, memang ketiga sektor ini belum bisa memenuhi target yang ditentukan,” ujarnya.
Menurutnya, rendahnya capaian bukan semata karena kinerja di lapangan, melainkan juga dipengaruhi kebijakan tarif yang belum mengalami penyesuaian. Di sisi lain, target penerimaan dalam APBD terus mengalami peningkatan setiap tahun.
Pemkot Mataram, katanya, sengaja menahan kenaikan tarif retribusi dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang dinilai belum sepenuhnya pulih. Kebijakan tersebut berdampak langsung pada realisasi penerimaan daerah yang masih menggunakan tarif lama.
“Target yang kita ajukan itu mengacu pada tarif baru sesuai Perda, tetapi di lapangan masih menggunakan tarif lama,” jelasnya.
Meski demikian, ia menilai kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pengelola tetap layak diapresiasi. Pasalnya, realisasi penerimaan masih bisa berada di atas 50 persen di tengah keterbatasan tarif.
Namun begitu, Pemkot Mataram tetap mendorong adanya evaluasi menyeluruh. Termasuk, pembenahan sistem dan peningkatan pengawasan di lapangan agar potensi retribusi dapat dimaksimalkan.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga menambahkan, seluruh OPD pengelola PAD telah diminta melakukan optimalisasi penerimaan sesuai arahan Wali Kota. “Itu sudah menjadi arahan untuk terus melakukan optimalisasi PAD,” singkatnya.
Investigasi Lapangan dan Pengawasan Ketat
Sementara itu, Kepala Dinas Perdagangan Kota Mataram, Irwan Harimansyah mengungkapkan, rendahnya capaian ini tidak hanya karena faktor eksternal, seperti musim hujan dan perubahan pola belanja masyarakat, tetapi juga adanya persoalan di internal pemungutan.
“Kita harus benahi ke dalam, karena kebocorannya banyak di dalam. Saya sering ke lapangan, sering sidak, bahkan menyamar, jadi saya tahu bocornya itu di dalam,” ujar Irwan Harimansyah.
Pengakuan mengenai “kebocoran” tersebut, berdasarkan temuan langsung Irwan saat melakukan pengawasan secara tertutup di 19 pasar yang ada di bawah naungan Dinas Perdagangan.
Menurutnya, transparansi dan integritas petugas di lapangan menjadi kunci utama. Agar, target Rp7,5 miliar yang naik menjadi Rp8,25 miliar tersebut dapat terealisasi. (*)
