Sumbawa Besar (NTBSatu) – DPRD Kabupaten Sumbawa menyampaikan Laporan Hasil Reses I Tahun Sidang 2026 dalam rapat paripurna DPRD pada Selasa, 28 April 2026. Sejumlah persoalan mencuat, mulai dari infrastruktur, ekonomi masyarakat, hingga pelayanan dasar.
Juru Bicara DPRD Sumbawa, Syamsul Hidayat menyampaikan, laporan hasil reses berdasarkan hasil reses pada 10–13 Februari 2026 di lima Daerah Pemilihan (Dapil).
Syamsul menegaskan, reses bukan sekadar agenda rutin tetapi menjadi sarana utama menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. “Ini bagian dari upaya mewujudkan pembangunan yang partisipatif dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dari hasil penjaringan aspirasi, DPRD Sumbawa mencatat persoalan infrastruktur masih mendominasi. Warga di berbagai wilayah mengusulkan peningkatan jalan usaha tani, pembangunan jalan lingkungan, hingga perbaikan ruas jalan strategis antar desa.
Selain itu, masyarakat juga mengeluhkan kebutuhan pembangunan talud dan normalisasi sungai untuk mencegah banjir, terutama di wilayah rawan.
Permintaan pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) serta penyediaan air bersih juga menjadi sorotan. “Masih banyak wilayah yang membutuhkan akses dasar yang layak,” kata Syamsul.
Di sektor ekonomi, DPRD menyoroti kebutuhan dukungan bagi petani, peternak, dan nelayan. Aspirasi yang muncul antara lain pengadaan alat dan mesin pertanian, bantuan bibit ternak, serta sarana penunjang perikanan.
Kelompok UMKM, khususnya perempuan, juga mendorong adanya bantuan modal dan peralatan usaha. Sementara itu, persoalan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram di sejumlah wilayah turut menjadi perhatian.
Kemudian, pada bidang pendidikan, masyarakat mengusulkan pemberian beasiswa, perbaikan ruang kelas, hingga penyediaan fasilitas laboratorium komputer. Di sektor kesehatan, warga meminta peningkatan sarana puskesmas serta rehabilitasi puskesmas pembantu.
DPRD Sumbawa juga mencatat aspirasi di bidang sosial dan keagamaan, seperti rehabilitasi masjid dan mushalla serta kejelasan honor bagi imam dan guru ngaji. Selain itu, potensi pariwisata daerah turut menjadi sorotan, khususnya pengembangan wisata Hiu Paus di Labuan Jambu agar berdampak pada ekonomi masyarakat lokal.
Beri Catatan Pemkab Sumbawa
Dalam laporannya, DPRD turut memberikan sejumlah catatan kepada Pemkab Sumbawa. Di antaranya, percepatan pembangunan infrastruktur melalui perencanaan yang matang, peningkatan mitigasi bencana, serta transparansi data bantuan sosial. “Validasi data sangat diperlukan dan harus diperkuat agar bantuan tepat sasaran,” tegasnya.
DPRD juga mendorong peningkatan kualitas layanan dasar, seperti air bersih dan jaringan komunikasi di daerah blank spot, serta memastikan fasilitas publik ramah bagi penyandang disabilitas.
Selain itu, evaluasi terhadap kinerja sejumlah OPD, termasuk Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas program. Menutup laporannya, Syamsul berharap seluruh aspirasi masyarakat dapat pemerintah akomodasi dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
“Kami berharap usulan ini menjadi prioritas dan direalisasikan secara transparan serta tepat sasaran,” tutupnya. (*)
