Temui Massa Aksi, Sekda Lombok Timur Ungkap Pemicu Meroketnya Harga Elpiji 3 Kilogram
Mataram (NTBSatu) – Sekretaris Daerah (Sekda) Lombok Timur, H. Muhammad Juaini Taofik, menemui massa yang tergabung dalam Gerakan Advokasi Nusantara (Ganas), di depan Kantor Bupati, Senin, 20 April 2026.
Dalam kesempatan tersebut, ia menjelaskan faktor penyebab ketidakstabilan harga, hingga sulitnya masyarakat mendapat elpiji subsidi, dalam beberapa waktu terakhir.
Juaini Taofik juga mengatakan harga tertinggi di pangkalan, untuk mengecer gas elpiji tertinggi Rp18 ribu.
“Berdasarkan peraturan pemerintah, harga eceran tertinggi gas elpiji di pangkalan itu Rp18.000. Akan tetapi karena masyarakat membeli tidak di pangkalan tetapi di pengecer, itulah yang menyebabkan ada harga di atas HET,” ujarnya, Senin, 20 April 2026.
Di depan massa aksi, Taofik mengakui adanya keterlambatan dari pihak Pemerintah Daerah (Pemda), dalam mengantisipasi lonjakan kebutuhan masyarakat.
Imbasnya, harga di tingkat konsumen bisa mencapai Rp22 ribu hingga Rp30 ribu, saat stok menipis. Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah langsung meminta maaf secara terbuka.
Selain itu, fakta lain seperti distribusi tidak tepat sasaran pada elpiji 3 kilogram. Tergerusnya pasokan untuk masyarakat, karena stok gas bersubsidi oleh sektor hotel, restoran, hingga usaha peternakan ayam.
Berdasarkan data yang dikumpulkan, pemerintah mencatat sekitar 253 usaha peternakan ayam di Lombok Timur, yang menggunakan gas melon.
Masa Transisi dan Tambahan Kuota
Menghadapi tuntutan massa, Pemkab Lombok Timur tengah berusaha secara bertahap, meminta para peternak ayam menggunakan elpiji non-subsidi.
Sedangkan untuk menjaga stabilitas selama masa transisi, Pemda akan mengajukan tambahan kuota pada Pertamina, agar kebutuhan rumah tangga tetap berjalan.
Aksi massa Ganas, akan menjadi dokumen pendukung, untuk meminta tambahan kuota. Langkah ini diharapkan menjadi solusi jangka pendek, untuk menormalisasikan ketersediaan gas di pasar.
Pelibatan Ormas dalam Pengawasan
Untuk memperketat distribusi, Pemkab Lombok Timur akan mengubah strategi pengawasan, dan melibatkan organisasi kemasyarakatan (ormas) ke dalam Satgas Pengawasan Elpiji Bersubsidi.
Tujuannya, untuk memaksimalkan fungsi kontrol sosial, bisa berjalan lancar dan maksimal, hingga ke tingkat paling bawah.
“Mohon masyarakat kalau menemukan penggunaan gas elpiji di luar ketentuan untuk kita laporkan. Pak Bupati bahkan mempercayakan di tim supervisi itu mengakomodasi ormas untuk turut mengawasi,” tegasnya.
Setelah mendapatkan penjelasan mengenai langkah strategis pemerintah, aksi unjuk rasa ini akhirnya berakhir dengan tertib. (Inda)
