Lombok Timur (NTBSatu) – Kabupaten Lombok Timur menunjukkan tren positif dalam pengendalian harga, pada minggu pertama April 2026. Mencatatkan penurunan Indeks Perkembangan Harga (IPH) sebesar minus 1,26 persen.
Capaian ini menempatkan Lombok Timur di posisi kelima terbaik dalam pengendalian harga di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Hal tersebut seiring dengan normalisasi harga sejumlah komoditas pangan utama pasca Ramadan dan Idulfitri.
Penurunan harga di Lombok Timur didominasi oleh tiga komoditas utama, sekaligus yang memberikan kontribusi besar terhadap IPH daerah. Yakni, daging sapi, cabai rawit, dan telur ayam ras.
Penurunan ini menjadi nilai positif di tengah upaya Pemerintah Pusat menjaga inflasi nasional di angka 3,48 persen. Kebijakan intervensi pasar di daerah terbukti efektif meredam lonjakan harga setelah Lebaran.
Percepatan Anggaran Daerah
Di balik pencapaian tersebut, TPID Kabupaten Lombok Timur justru didesak untuk segera merealisasikan penyerapan anggaran. Dalam rapat koordinasi virtual, Pemerintah Pusat melalui Kemendagri menginstruksikan terkait penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik 2026.
Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir menekankan, agar Pemkab Lombok Timur segera menyalurkan DAK pengawasan obat dan makanan ke dinas terkait paling lambat Rabu minggu ini. Langkah ini dianggap sangat krusial, mengingat fungsi pengawasan di lapangan tidak terhenti hanya karena kendala administrasi di tingkat daerah.
Waspada Anomali Harga
Meski angka IPH mengalami penurunan, Badan Pusat Statistik (BPS) mengingatkan agar pemerintah daerah tetap waspada terhadap komoditas yang masih rawan bergejolak. Daging ayam ras dan bawang merah memiliki potensi besar mengalami kenaikan harga di beberapa wilayah, meski secara umum konsumsi masyarakat mulai menurun.
Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian memberikan catatan optimis pada rapat tersebut. “Dari Februari ke Maret, inflasi turun dari 0,68 persen menjadi 0,41 persen. Ini menunjukkan tren positif dalam langkah pengendalian cepat,” ujarnya, Senin, 6 April 2026.
Instruksi bagi TPID
Menanggapi posisi Lombok Timur yang berada di peringkat kelima di NTB, Tito Karnavian meminta tim pengendali inflasi tidak kendor dalam pengawasan. Fokus saat ini pada percepatan penyerapan anggaran yang berkaitan langsung dengan stabilitas harga dan layanan publik.
Efektivitas koordinasi antar OPD di Lombok Timur menjadi kunci agar tren penurunan harga terus berlanjut. Kemendagri menuntut pemerintah daerah (pemda) memastikan, penurunan angka IPH benar-benar bisa masyarakat rasakan. (Inda)
