Mataram (NTBSatu) – Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Mataram menargetkan, proses pembersihan sampah di TPS Bintaro rampung dalam waktu satu bulan. Saat ini, penanganan di lokasi tersebut masih menjadi prioritas utama sebelum beralih ke titik penumpukan lainnya.
Kepala DLH Kota Mataram, H. Nizar Denny Cahyadi mengatakan, volume sampah di TPS Bintaro sudah berangsur berkurang. Dari total awal, kini tersisa sekitar seperempat yang masih harus diselesaikan.
“Penanganan di Bintaro tetap kami dahulukan. Progresnya sudah cukup signifikan, meskipun belum sepenuhnya bersih,” ujarnya, Rabu, 1 April 2026.
Untuk menuntaskan sisa sampah tersebut, DLH menerapkan dua metode. Sebagian sampah akan diangkut ke TPA Kebon Kongok, sementara sisanya ditampung sementara di TPS baru yang telah disiapkan di sekitar lokasi.
“Sebagian kami buang ke TPA Kebon Kongok, sisanya kami tempatkan di TPS sementara yang ada di belakang kantor lurah,” jelasnya.
Alihkan Armada dan Personel
Setelah pembersihan TPS Bintaro selesai, DLH akan mengalihkan seluruh armada dan personel ke TPST konvensional Sandubaya. Di lokasi tersebut, volume sampah lama diperkirakan telah menumpuk hingga lebih dari 10 ribu ton.
Selama ini, penanganan di Sandubaya masih berfokus pada sampah harian melalui sistem TPS Mobile. Pola ini memungkinkan sampah dari kendaraan roda tiga langsung dipindahkan ke truk besar tanpa penumpukan di lokasi. Namun, metode tersebut belum menyentuh tumpukan sampah lama.
“Yang kami tangani di sana baru sampah harian. Untuk stok lama memang belum tertangani karena kami fokus menyelesaikan Bintaro terlebih dahulu,” terangnya.
Di sisi lain, DLH juga menghadapi kendala keterbatasan armada pengangkut. Dari total 34 unit kendaraan, hanya 26 unit yang dapat beroperasi, sementara delapan unit lainnya mengalami kerusakan.
Kondisi ini membuat proses pengangkutan sampah belum berjalan optimal. Padahal, kebutuhan armada ideal diperkirakan mencapai lebih dari 50 unit.
Untuk menutupi kekurangan tersebut, DLH telah menerima tambahan dua unit armada dari Pemerintah Provinsi NTB. Selain itu, pihaknya juga tengah menjajaki kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk Bank NTB Syariah, guna mendapatkan tambahan kendaraan operasional.
Sementara itu, anggaran BBM untuk operasional pengangkutan sampah pada tahun 2026 tercatat sebesar Rp8 miliar, menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai sekitar Rp12 miliar.
Meski anggaran berkurang, DLH memastikan tetap mengoptimalkan penggunaan yang ada agar pelayanan pengangkutan sampah kepada masyarakat tidak terganggu.
“Nanti kalau dibutuhkan, penambahan anggaran akan diusulkan melalui perubahan anggaran di tengah tahun,” ujar Denny. (*)
