Pemkab Lombok Tengah Bidik Penguatan Ekonomi Inklusif dalam RKPD 2027
Lombok Tengah (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Tengah, menggelar forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan untuk mulai memetakan arah pembangunan daerah untuk tahun 2027.
Kegiatan ini merupakan agenda tahunan yang mulai dari Kecamatan Batukliang Utara, pada Senin, 30 Maret 2026. Sebagai upaya menjaring aspirasi masyarakat, untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).
Bupati Lombok Tengah, Lalu Pathul Bahri menyebut, kegiatan ini menjadi langkah awal untuk menyusun kebijakan. “Forum ini adalah langkah krusial untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan berdampak nyata bagi kesejahteraan warga,” katanya dalam unggahan akun Instagram @prokopimloteng, Senin, 30 Maret 2026.
Agenda penyusunan RKPD 2027, kali ini mengusung tema “Penguatan Transformasi MASMIRAH”. Hal ini menjadi komitmen Pemkab untuk mewujudkan masyarakat mandiri, berdaya saing, sejahtera, dan harmonis.
Selain itu, transformasi ini juga dianggap sebagai kelanjutan dari dasar yang sudah dibangun pada periode sebelumnya.
Capaian Indikator Makro
Dalam sambutannya, Pathul Bahri juga menunjukkan capaian data pembangunan yang menunjukkan tren positif hingga akhir 2025. Contohnya, penurunan angka kemiskinan hingga level 10,68 persen.
Selanjutnya, kualitas hidup masyarakat yang terlihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) juga mengalami tren kenaikan serupa. “IPM kita telah mencapai 72,07 poin. Ini menjadi modal penting untuk melanjutkan agenda pembangunan yang lebih progresif,” lanjutnya.
Meningkatnya angka IPM ini membuktikan adanya perbaikan akses masyarakat pada pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga standar hidup layak di Lombok Tengah.
Lima Pilar Prioritas
Pada tahun 2027 mendatang, Pemkab Lombok Tengah mengunci 5 sektor prioritas, yang akan menjadi fokus anggaran dan program kerja. Kelima pilar tersebut meliputi reformasi birokrasi, infrastruktur dasar, peningkatan kualitas SDM, ekonomi inklusif, dan modal sosial.
Bupati Lombok Tengah menegaskan, sektor pertanian dan pariwisata akan tetap menjadi motor penggerak ekonomi inklusif di wilayahnya. Hal ini mengingat Batukliang memiliki potensi sumber daya yang melimpah.
“Sinergi antara pemerintah desa, kecamatan, dan kabupaten sangat diperlukan agar setiap usulan yang masuk bersifat konstruktif,” tegas Pathul Bahri.
Pathul juga berharap, seluruh peserta Musrenbang bisa memberikan kontribusi pemikiran untuk menyempurnakan draf RKPD. Tujuannya, untuk menentukan presisi pembangunan di tingkat kabupaten pada periode selanjutnya.
“Semoga apa yang kita rumuskan hari ini menjadi kontribusi nyata bagi kemajuan pembangunan Lombok Tengah,” tutupnya. (Inda)



