Rencana Sekolah Daring April 2026 Batal, Pemerintah Prioritaskan Tatap Muka
Mataram (NTBSatu) – Wacana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara daring, bagi siswa mulai April 2026 akhirnya batal. Pemerintah sebelumnya sempat mengkaji rencana tersebut sebagai bagian dari kebijakan efisiensi serta strategi penghematan energi.
Pemerintah kini memastikan proses pembelajaran tetap berlangsung secara tatap muka. Keputusan tersebut muncul usai pertimbangan menyeluruh terhadap kebutuhan siswa, serta upaya menjaga kualitas pendidikan nasional.
Pemerintah menilai interaksi langsung antara guru dan siswa mampu meningkatkan pemahaman materi sekaligus membentuk karakter peserta didik.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno menegaskan, pembelajaran luring menjadi pilihan utama di tengah situasi global yang penuh tantangan. Ia menyebut, kebijakan sekolah daring tidak masuk kategori kebutuhan mendesak saat ini.
Percepat Peningkatan Mutu Pendidikan
Pratikno menjelaskan, pemerintah terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan melalui berbagai program strategis. Program tersebut meliputi revitalisasi fasilitas sekolah, pengembangan Sekolah Rakyat, hingga penguatan Sekolah Unggul Garuda. Seluruh langkah itu bertujuan mempercepat kemajuan pendidikan pada semua jenjang.
“Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum. Baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama,” kata Pratikno, melansir laman resmi Kemenko PMK pada Rabu, 25 Maret 2026.
Pemerintah sebelumnya sempat membahas opsi pembelajaran hybrid yang menggabungkan metode tatap muka dan daring. Namun, hasil evaluasi menunjukkan pembelajaran langsung memberikan hasil yang lebih optimal bagi siswa.
Selain fokus pada sektor pendidikan, pemerintah juga mendorong efisiensi pada berbagai bidang lain. Pratikno mengarahkan percepatan transformasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, peningkatan kinerja birokrasi, serta penguatan pelayanan publik. Pemerintah juga memangkas perjalanan dinas yang tidak mendesak dan mengoptimalkan rapat secara daring.
“Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien,” ujarnya.
Melalui kebijakan tersebut, pemerintah berupaya menjaga kualitas pendidikan sekaligus menjalankan efisiensi pada sektor lain tanpa mengganggu proses belajar siswa. (*)
