Pemerintah Pusat Jadikan Program Desa Berdaya Pemprov NTB sebagai Model Pengentasan Kemiskinan Ekstrem Nasional
Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT), siap menjadikan program Desa Berdaya Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB sebagai mode nasional dalam pengentasan kemiskinan ekstrem.
Hal itu Mendes PDT, Yandri Susanto sampaikan saat menerima kunjungan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Muhamad Iqbal bersama rombongannya di Kantor Kementerian Desa, Jakarta, Selasa, 10 Maret 2026.
Setelah mendengar pemaparan dari Gubernur Iqbal, ia menilai pendekatan berbasis orkestrasi dan kolaborasi lintas sektor yang NTB terapkan berpotensi menjadi model nasional dalam penanganan kemiskinan ekstrem berbasis desa.
“Konsep yang disampaikan Pak Gubernur sangat baik. Pendekatan orkestrasi dan kolaborasi ini bisa menjadi contoh bagi provinsi lain dalam menurunkan kemiskinan ekstrem,” ujar Mendes Yandri Susanto.
Menurutnya, Kementerian Desa siap memperkuat sinergi dengan Pemerintah Provinsi NTB untuk mengakselerasi berbagai program pemberdayaan desa. Termasuk, melalui kolaborasi dengan sektor swasta, perguruan tinggi, serta organisasi masyarakat.
“Kita memiliki mitra sekitar 500 perusahaan nasional yang akan kita dorong untuk membina desa melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Dengan kolaborasi seperti ini, tidak boleh ada desa yang tertinggal,” tegasnya.
Dalam pertemuan tersebut, Menteri Desa juga menyatakan kesediaannya untuk menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi NTB di Mataram pada 16 April 2026, bersama Menteri Sosial Republik Indonesia.
Strategi Desa Berdaya
Dalam paparannya, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menjelaskan, program Desa Berdaya sebagai strategi utama untuk menurunkan kemiskinan ekstrem secara sistematis dan berkelanjutan.
Program ini tidak berdiri sendiri, melainkan mengintegrasikan berbagai program yang telah berjalan dengan pendekatan orkestrasi. Sehingga, seluruh sumber daya pembangunan dapat bergerak bersama di tingkat desa.
“Kami tidak menciptakan program yang sepenuhnya baru. Yang kami lakukan adalah mengorkestrasi berbagai program yang sudah ada agar bekerja secara terpadu dan lebih efektif di desa,” jelas Iqbal.
Pendekatan ini melibatkan berbagai pihak. Mulai dari Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dunia usaha melalui program CSR, perguruan tinggi, hingga lembaga filantropi seperti Baznas.
Selain itu, Pemerintah Provinsi NTB juga melakukan verifikasi dan validasi data kemiskinan secara langsung di desa melalui pendamping mandiri yang didanai oleh pemerintah provinsi.
Pendamping tersebut bekerja bersama dengan pendamping desa yang selama ini telah berada di lapangan. Sehingga, intervensi program benar-benar sesuai dengan kondisi masyarakat.
“Kita lakukan dua bentuk intervensi utama, yaitu intervensi pada level keluarga dan intervensi pada level desa,” kata Gubernur Miq Iqbal.
Dalam implementasinya, masyarakat miskin ekstrem dipetakan menjadi dua kategori utama. Sekitar 60 persen merupakan kelompok yang masih produktif dan dapat diberdayakan melalui program ekonomi. Sementara itu, sisanya merupakan kelompok rentan yang tidak lagi produktif karena faktor usia atau kondisi kesehatan.
“Kelompok terakhir diperlakukan sebagai mustahik tetap yang tetap mendapatkan perlindungan sosial secara berkelanjutan melalui dukungan berbagai lembaga sosial, termasuk Baznas,” jelasnya.
Desa Tematik dan Rantai Pasok Pangan
Selain pengentasan kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi NTB juga mendorong pengembangan desa tematik berbasis potensi lokal. Konsep ini memungkinkan setiap desa mengembangkan komoditas unggulan masing-masing. Contohnya, desa lele, desa cabai, desa ayam petelur, desa sapi, hingga desa wisata.
Menurut Miq Iqbal, pengembangan desa tematik harus terhubung dengan kebutuhan pasar agar mampu menciptakan aktivitas ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu peluang besar adalah program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), yang membutuhkan pasokan pangan dalam jumlah besar.
“Desa tidak boleh hanya menjadi penonton. Desa harus menjadi produsen yang memasok kebutuhan pangan untuk program nasional,” tegas Miq Iqbal.
Untuk itu, pemerintah mendorong terbentuknya ekosistem ekonomi tertutup (close loop) yang mengutamakan penggunaan pangan lokal dalam rantai pasok program nasional tersebut. Dalam sistem ini, koperasi desa dan BUMDes akan memainkan peran penting sebagai penghubung antara produksi desa dan distribusi pasar di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Menguatkan Desa, Menahan Urbanisasi
Gubernur NTB juga menegaskan, penguatan ekonomi desa merupakan langkah strategis untuk menahan laju urbanisasi. Sekaligus, menciptakan keseimbangan pembangunan antara desa dan kota.
Menurutnya, banyak negara maju menghadapi persoalan serius akibat urbanisasi yang tidak terkendali di mana desa-desa kehilangan penduduk produktif. Karena itu, pembangunan desa harus mampu menciptakan peluang ekonomi yang menarik bagi generasi muda.
“Jika desa kuat, daerah akan kuat. Ketika desa berkembang, berbagai persoalan sosial dapat kita selesaikan dari akarnya,” ujarnya.
Dengan sinergi antara Pemerintah Pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, dan masyarakat, program Desa Berdaya diharapkan mampu menjadi model pembangunan desa yang inklusif sekaligus mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem di Indonesia. (*)
