Mataram (NTBSatu) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Lombok Timur, rampung memeriksa saksi-saksi untuk kasus pengadaan buku di Sekolah Dasar (SD) pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Agendakan lakukan ekspose.
Kasi Intelijen Kejari Lombok Timur, Ugik Ramantyo mengatakan, total keseluruhan saksi yang telah jaksa periksa mencapai 30 orang lebih. Mereka dari pihak sekolah yang mengajukan pengadaan, kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB Lombok Timur, dan pihak swasta.
“Ya, semua sudah diperiksa. Tinggal ekspose tim saja,” ucapnya.
Dari ekspose tersebut, sambung Ugik, pihaknya akan menarik kesimpulan berdasarkan seluruh Berita Acara Pemeriksaan (BAP) para saksi.
“Hasil ekspose itu, nanti menuju ke mana, siapa yang disebut, nanti kita simpulkan mengarah ke mana. Untuk menentukan sikap,” bebernya.
Lebih lanjut, Kejari Lombok Timur saat ini belum menentukan auditor untuk menghitung kerugian negara dalam perkara ini. “Baru bersifat konsolidasi saja. Masih memilih,” tambahnya.
Skema Pengadaan Buku
Kasi Pidsus Kejari Lombok Timur, Ida Bagus Swadharma sebelumnya mengatakan, pola pengadaan buku yang mencakup Buku Smart Assessment, Buku Muatan Lokal, dan Buku Pendidikan Antikorupsi itu tidak terpusat oleh dinas terkait. Melainkan melalui masing-masing sekolah. Setiap SD mengajukan sendiri kebutuhan bukunya sesuai jumlah siswa.
“Pengadaannya bukan dari atas, tapi dari bawah. Sekolah yang memesan. Karena itu kami harus cek satu per satu sekolah, berapa yang dipesan, baru bisa diketahui nilainya,” bebernya.
Ia mengaku, belum dapat membeberkan bagaimana dugaan korupsi secara rinci dalam perkara ini. Berdasarkan temuan awal, muncul dugaan adanya penggelembungan atau mark-up harga dalam proses pengadaan.
Sebagai informasi, pengadaan buku pendidikan untuk SD se-Lombok Timur tersebut bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun anggaran 2021 hingga 2025. Rinciannya, pengadaan buku Smart Assessment Tahun Anggaran 2021, buku muatan lokal Tahun Anggaran 2023, dan buku Pendidikan Antikorupsi Tahun Anggaran 2025.
Kemudian, berdasarkan data dari laman Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), dari 21 kecamatan di Lombok Timur, tercatat ada 799 SD. Dengan 665 merupakan sekolah negeri dan 134 sisanya milik swasta. (*)
