Bupati Amar Lantik 41 Pejabat KSB, Tegaskan Staf yang Tidak Disiplin akan Disanksi
Sumbawa Barat (NTBSatu) – Bupati Sumbawa Barat, H. Amar Nurmansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan 41 pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, dan Pengawas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Senin, 9 Maret 2026.
Pelantikan berlangsung di Aula Lantai III Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat. Turut hadir Wakil Bupati Sumbawa Barat, Hanipah; pimpinan DPRD Kabupaten Sumbawa Barat, Dandim 1628/Sumbawa Barat. Kapolres Sumbawa Barat, Sekretaris Daerah, serta para kepala perangkat daerah lingkup Pemkab Sumbawa Barat.
Dalam sambutannya, Bupati Amar menegaskan pelantikan dan penataan pejabat merupakan bagian dari upaya memperkuat organisasi pemerintahan agar mampu menjawab tantangan pembangunan daerah.
Bupati Amar mengingatkan para pejabat yang baru, agar menjalankan amanah jabatan dengan penuh tanggung jawab dan berorientasi pada kinerja.
“Setiap pejabat harus menjadi bagian dari solusi organisasi, bukan justru menjadi sumber permasalahan,” tegasnya
Ia juga meminta, prosedur pemberian teguran maupun sanksi terhadap staf yang tidak disiplin dijalankan secara tegas sesuai aturan yang berlaku
Selain itu, Bupati Amar juga menyoroti pentingnya penguatan peran Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Sumbawa Barat sebagai pusat pengelolaan informasi publik sekaligus integrasi data daerah.
“Mulai hari ini, Kadis Kominfo harus berani speak up (berbicara, red). Harus mulai bisa berbicara menyampaikan informasi kepada publik, karena itu menjadi tupoksinya,” tegasnya.
Ia menjelaskan, penguatan Dinas Kominfo sejalan dengan perubahan struktur organisasi perangkat daerah yang DPRD setujui melalui Peraturan Daerah Perubahan Nomor 1 Tahun 2026. Regulasi tersebut menaikkan status Dinas Kominfo dari tipe C menjadi tipe A.
“Perubahan itu bertujuan memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam tata kelola pemerintahan daerah,” katanya.
Tekankan Pengelolaan Data Terintegrasi
Menurut Bupati Amar, pengelolaan data terintegrasi menjadi kunci keberhasilan sejumlah program unggulan pemerintah daerah, termasuk program Kartu Sumbawa Barat Maju.
“Program Kartu Sumbawa Barat Maju sangat bergantung pada pengelolaan data terintegrasi. Data harus terhubung mulai dari Dukcapil, Dinas Sosial hingga Kominfo sebagai basis data, serta terkoneksi dengan OPD pengampu lainnya,” jelasnya.
Selain penguatan sistem data, ia juga menyoroti pentingnya penyampaian informasi publik yang akurat dan terkoordinasi antarperangkat daerah melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
Bupati Amar juga menyinggung, persoalan jaringan internet di beberapa desa yang sebelumnya mendapat dukungan dari BAKTI Kementerian Komunikasi dan Digital. Kebijakan efisiensi menghentikan program tersebut sehingga sejumlah desa mengalami blank spot.
“Pemda kemudian membahas dukungan anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memastikan akses internet pemerintah desa tetap tersedia,” tambahnya.
Selain itu, Bupati Amar menjelaskan penempatan pejabat dari Dinas Lingkungan Hidup ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD). Tujuannya, memperkuat implementasi pengelolaan sampah di tingkat desa.
Ia menyebut, kebijakan tersebut sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, yang menekankan penanganan persoalan sampah secara serius di seluruh daerah.
Bupati Amar menargetkan, pada 2026 seluruh desa di Kabupaten Sumbawa Barat memiliki sistem pengelolaan sampah mandiri. Hal tersebut melalui operasional TPS3R maupun pembentukan bank sampah.
Menutup sambutannya, Bupati Amar menekankan sistem E-Kinerja tidak boleh dipandang sekadar dokumen administratif. Melainkan, harus benar-benar mencerminkan kinerja nyata dari tanggung jawab yang diemban.
“Dengan penerapan yang konsisten dan berorientasi pada hasil kerja, saya harap akuntabilitas dan profesionalisme dalam organisasi pemerintahan daerah dapat terwujud dengan baik,” tutupnya. (*)
