Jakarta (NTBSatu) – Badan Gizi Nasional (BGN) menerapkan pola baru dalam penyaluran anggaran negara, dengan mengirimkan dana langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) tanpa melalui pemerintah daerah. Skema ini membuat setiap SPPG menerima dana sekitar Rp500 juta per hari.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana mengatakan, dari total anggaran Rp268 triliun, sekitar Rp240 triliun langsung beredar di daerah dari Sabang hingga Merauke. Dana tersebut menyasar SPPG di seluruh pelosok tanpa melalui perantara pemerintah daerah.
“BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93 persen dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp268 triliun, kurang lebih Rp240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke dan setiap hari setiap SPPG menerima Rp500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda),” ujar Dadan, mengutip keterangan resminya di laman resmi BGN, Jumat, 27 Februari 2026.
Menurut Dadan, hingga saat ini dana yang telah beredar mencapai sekitar Rp36 triliun. Ia menilai, perputaran dana tersebut menjadi penggerak ekonomi yang signifikan karena mendorong pemerataan secara nyata di berbagai wilayah.
Ia menjelaskan, jumlah SPPG di suatu daerah menentukan besarnya dana yang beredar. Semakin banyak SPPG yang beroperasi, semakin besar pula perputaran uang di wilayah tersebut.
Kebijakan ini juga berdampak langsung pada sektor produksi lokal. Melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG), negara menjamin penyerapan produk-produk lokal, sehingga menciptakan kepastian pasar bagi petani dan pelaku usaha daerah.
“Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat,” jelasnya.
Berdampak pada Kenaikan Nilai Tukar Petani
Dadan menambahkan, peningkatan serapan produksi turut mendorong kenaikan Nilai Tukar Petani (NTP). Rata-rata NTP saat ini berada di angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.
Pada kisaran 100–102, hasil produksi petani umumnya hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun dengan capaian 125, terdapat ruang sekitar 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga. “Saya yakin dengan program MBG ini, nilai tukar petani akan bisa naik hingga 150,” tambahnya.
Ia juga menilai, perputaran uang dalam jumlah besar pada awal tahun merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tahun lalu, stimulus ekonomi Rp37 triliun pada triwulan pertama mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7 persen.
Sementara tahun ini, hingga Maret saja, peredaran dana BGN perkiraannya mencapai Rp62 triliun. Dengan skala tersebut, Dadan menilai kebijakan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan.
“Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata,” tambahnya. (*)
