Gaji Guru Honorer di Kupang NTT Dipotong Jadi Rp233 Ribu Akibat Efisiensi Anggaran
Mataram (NTBSatu) – Gaji guru honorer di wilayah pedalaman Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), turun drastis setelah pemerintah menerapkan kebijakan efisiensi anggaran.
Kisah tersebut viral usai pengusaha muda Indonesia, Sulianto Indria Putra membagikan cerita seorang guru honorer bernama Agustinus melalui Instagram pribadinya @suliantoindriaputra. Unggahan itu langsung menyita perhatian publik dan memicu beragam reaksi.
Agustinus telah mengabdi selama 23 tahun sebagai tenaga pendidik. Selama lebih dari dua dekade, ia menjalankan tugas mengajar dengan honor terbatas.
Sebelum kebijakan efisiensi berlaku, ia menerima Rp600.000 per bulan. Kini, penghasilannya turun menjadi Rp223.000 per bulan. “Terima Rp223.000 per bulan,” ujar Agustinus, mengutip Instagram @suliantoindriaputra, Kamis, 26 Februari 2026.
Kondisi serupa juga dialami guru honorer lainnya. Wesli, yang menjabat sebagai kepala sekolah mengungkapkan, ia hanya memperoleh honor Rp100.000 per bulan. “Terus terang saya tenaga honor satu bulan Rp100.000,” katanya.
Penghasilan Tak Seimbang dengan Kebutuhan
Penghasilan antara Rp100.000 hingga Rp223.000 per bulan jelas menyulitkan pemenuhan kebutuhan dasar keluarga. Biaya pangan, transportasi, serta pendidikan anak membutuhkan anggaran yang jauh lebih besar dari jumlah tersebut. Situasi ini memicu gelombang keprihatinan setelah cerita para guru menyebar luas di media sosial.
“Dengan penghasilan Rp100.000 hingga Rp223.000 per bulan, mustahil kebutuhan pokok satu keluarga terpenuhi. Dan ketika kebutuhan dasar saja tidak tercukupi, bagaimana mungkin mereka bisa fokus mendidik generasi masa depan?,” tulis @suliantoindriaputra.
Dalam unggahan yang sama, ia juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran yang berdampak langsung pada kesejahteraan tenaga pendidik.
“Mereka mendedikasikan hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa, namun tidak mendapatkan penghasilan yang layak untuk bertahan hidup,” tambahnya.
Unggahan tersebut memicu perbincangan hangat. Sejumlah warganet menyampaikan kritik terhadap kebijakan yang memangkas honor guru honorer. “Gaji sudah sekecil gitu saja, masih saja kena efisiensi,” tulis akun @fabiafiltered.
Sebagian lainnya membandingkan kondisi guru honorer dengan isu permintaan kenaikan tunjangan anggota DPR. “DPR minta dinaikkan tunjangan, guru honorer kena efisiensi. Perasaan lebih berguna guru dari pada Dewan Perampok Rakyat,” tambah akun @mas_dedy011.
Sorotan publik terus mengalir terhadap kesejahteraan guru honorer di Kupang NTT yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran tersebut. (*)
