Gubernur Iqbal Lantik 392 Pejabat Eselon III dan IV Terdampak SOTK
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal melantik 392 pejabat eselon III dan IV, Jumat, 20 Januari 2026 di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB.
Ratusan pejabat yang dilantik ini untuk mengisi kekosongan jabatan imbas penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kelola (SOTK) baru, yang mulai berlaku 1 Januari 2026 lalu.
Pejabat yang dilantik tersebar di sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Rinciannya, 147 pejabat eselon III dan sebanyak 245 eselon IV.
Gubernur Iqbal mengatakan, pelantikan ini menjadi titik awal optimalisasi kinerja perangkat daerah, khususnya dalam peningkatan layanan publik. Pemilihan pelantikan hari ini supaya bisa langsung efektif bekerja Senin depan.
“Saya menetapkan pelantikan hari ini agar mulai Senin nanti seluruh unit sudah berfungsi 100 persen, khususnya tugas-tugas yang terkait dengan layanan publik,” ujarnya.
Ia menyebut, mutasi dan rotasi jabatan merupakan hal yang lazim dalam dinamika birokrasi. Dengan pengalaman hampir 29 tahun sebagai birokrat, ia memahami perubahan struktur dan komposisi jabatan adalah bagian dari perjalanan organisasi pemerintahan.
“Situasi seperti ini biasa terjadi dalam dunia birokrasi. Yang terpenting adalah kita fokus pada sumpah dan janji jabatan yang sudah diambil,” katanya.
Ia menyebutkan, pelantikan ini tidak terlepas dari kebijakan perampingan organisasi yang merupakan arahan Pemerintah Pusat. Konsekuensinya, sejumlah jabatan eselon III dan IV terhapus, sehingga ada pejabat yang tidak lagi menempati jabatan struktural sebelumnya.
“Ini adalah bentuk pengakuan mereka pernah memberikan kontribusi dalam jabatan strukturalnya masing-masing. Semoga apa yang telah dilakukan menjadi amal dan mendapat balasan yang baik,” ucapnya.
Hasil Beauty Contest
Dalam menentukan komposisi pejabat yang dilantik, Pemprov NTB sebelumnya menggelar mekanisme beauty contest untuk memetakan potensi ASN secara objektif.
Sebagai kepala daerah yang relatif baru, Iqbal mengaku belum mengenal secara personal seluruh jajaran ASN. Karena itu, ia mengandalkan hasil beauty contest, profil pegawai di BKD, serta catatan dari inspektorat sebagai bahan pertimbangan utama.
“Tentu ada subjektivitas dalam setiap keputusan, tidak mungkin 100 persen objektif. Tapi melalui beauty contest, kita berupaya meminimalkan subjektivitas,” jelasnya.
Ia juga menyadari susunan pejabat yang dilantik belum tentu memuaskan semua pihak, bahkan dirinya sendiri. Namun menurutnya, komposisi tersebut merupakan hasil terbaik yang bisa diambil dalam kondisi saat ini. (*)
