Putus Mata Rantai Kemiskinan Ekstrem, Kota Mataram Jadi Pilot Project Digitalisasi Bansos
Mataram (NTBSatu) – Kota Mataram ditunjuk sebagai pilot digitalisasi bantuan sosial (bansos) nasional, guna mempercepat pengentasan kemiskinan ekstrem.
Penunjukan tersebut disampaikan dalam rangkaian kegiatan koordinasi Pemerintah Pusat di Jakarta bersama seluruh kepala daerah pada Selasa, 3 Februari 2026, terkait transformasi penyaluran bantuan sosial berbasis data terintegrasi dan sistem digital.
Wali Kota Mataram, Mohan Roliskana menyampaikan, dalam forum tersebut, Kementerian Sosial mendorong daerah melakukan pembenahan data penerima bantuan sebagai langkah awal pengentasan kemiskinan ekstrem.
“Pembenahan data menjadi titik awal. Selama data belum rapi dan terintegrasi, bantuan tidak akan tepat sasaran dan justru memunculkan masalah baru,”ujar Mohan, Rabu, 4 Februari 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Mataram, jumlah penduduk miskin pada 2025 tercatat 39.816 jiwa, turun 3.924 jiwa dari tahun sebelumnya. Persentase penduduk miskin juga menurun 0,85 persen poin dari 2024.
Namun, data juga menunjukkan, penurunan angka kemiskinan belum otomatis menghapus kemiskinan ekstrem. Dinas Sosial Kota Mataram mencatat, pada 2025 terdapat 63.920 keluarga yang masuk kelompok desil I–V. 21.826 keluarga berada pada desil I dan II, yang merupakan kategori kelompok kemiskinan ekstrem.
Artinya, meskipun jumlah penduduk miskin berkurang, masih terdapat kelompok masyarakat yang berada sangat dekat atau bahkan jauh di bawah garis kemiskinan. Sehingga, membutuhkan intervensi yang lebih presisi dan berkelanjutan.
Selain itu, kemiskinan tidak cukup dari sisi jumlah dan persentase semata, tetapi juga dari kedalaman kemiskinan. BPS mencatat Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kota Mataram 2025 berada di angka 1,34. Menurun signifikan dari 2024 yang mencapai 2,15 atau turun 0,81 poin.
Artinya, rata-rata pengeluaran penduduk miskin semakin mendekati garis kemiskinan, sehingga peluang untuk keluar dari kemiskinan semakin besar. Meski demikian, pemerintah masih membutuhkan bantuan sosial yang benar-benar tepat sasaran agar pengentasan kemiskinan dapat berlangsung secara permanen.
