Jakarta (NTBSatu) – Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman menilai, wacana Polri di bawah kementerian tertentu bukan sekadar diskursus tata kelola kelembagaan. Melainkan, manuver politik yang berpotensi melemahkan Presiden Prabowo Subianto.
Ia menduga narasi tersebut sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang sejak awal berseberangan dengan Presiden Prabowo. “Bisa jadi narasi Polri di bawah kementerian merupakan narasi yang sengaja dibuat untuk melemahkan Presiden Prabowo dan juga negara Indonesia,” katanya dalam keterangannya, Minggu, 1 Februari 2026.
Habiburokhman menegaskan, jika Polri tidak lagi berada langsung di bawah Presiden, maka daya kendali kepala negara terhadap institusi kepolisian akan berkurang secara signifikan. Kondisi tersebut, menurutnya, akan memperpanjang rantai komando serta menyulitkan konsolidasi arah kebijakan kepolisian.
“Kalau Polri tidak dikendalikan langsung oleh Presiden, maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang signifikan dan rantai komando menjadi jauh lebih panjang. Akan lebih sulit bagi Presiden Prabowo menyampaikan arah kebijakan kepolisian,” ujarnya.
