Mataram (NTBSatu) – Inspektorat NTB akan turun menyisiri Organisasi Perangkat Daerah (OPD), untuk menindaklanjuti temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Minggu depan kita sudah mulai turun ke OPD untuk menindaklanjuti (temuan) tersebut,” kata Inspektur Inspektorat NTB, Budi Herman, Senin, 26 Januari 2026.
Langkah ini, kata Budi, untuk menelusuri lebih jauh permasalahan di OPD tersebut. Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK.
“Sebelum kita panggil, kita akan lihat dulu, ke sana (OPD) dulu apa permasalahannya, kita urai dulu di mana kurangnya,” ujarnya.
Berdasarkan LHP BPK, terdapat sejumlah temuan terhadap kinerja Pemprov NTB. Misalnya, pada kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta perhutanan atas kegiatan usaha pertambangan.
Kemudian, masalah kebijakan dan strategi pada program ketahanan pangan. Termasuk, tata kelola Bank NTB Syariah. Salah satunya menyinggung kejahatan siber di bank daerah ini pada beberapa waktu lalu.
Budi menyampaikan, pihaknya diberi waktu selama 60 hari untuk menindaklanjuti dan menyelesaikan temuan tersebut. “Rekomendasi maksimal 60 hari wajib ditindaklanjuti. Nanti saya punya program, tiap minggu saya akan jemput bola karena masih banyak temuan di 2023. Jadi kita jemput bola untuk tindak lanjutnya,” ujarnya.
Terapkan Skala Prioritas
Menanggapi pertanyaan apakah waktu 60 hari cukup untuk menyelesaikan banyak temuan, ia menegaskan, batas waktu tersebut bukan soal cukup atau tidak, melainkan merupakan perintah undang-undang.
“Bukan soal cukup atau tidak, ini perintah undang-undang 60 hari. Kita doakan supaya bisa diselesaikan selama 60 hari,” katanya.
Terkait jumlah temuan, ia menegaskan, seluruh temuan dalam LHP memiliki kewajiban yang sama untuk ditindaklanjuti, baik besar maupun kecil. Namun, pemerintah tetap menerapkan skala prioritas dalam penyelesaiannya.
“Yang namanya LHP itu wajib ditindaklanjuti, tidak ada perbedaan besar atau kecil. Tapi kita punya skala prioritas, mana yang paling berdampak langsung kepada masyarakat itu yang kita prioritaskan,” jelasnya.
Salah satu fokus utama prioritas tersebut adalah sektor ketahanan pangan, yang dinilai selaras dengan visi dan misi pemerintah daerah. “Terutama ketahanan pangan, sesuai visi dan misi, itu yang kita prioritaskan,” tutupnya. (*)
