Realisasi 3 Juta Rumah, Dinas PRKP Sumbawa Tekankan Kualitas Hunian dan Cegah Kawasan Kumuh
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (PRKP) Kabupaten Sumbawa memastikan kesiapan daerah dalam menyukseskan program nasional 3 Juta Rumah.
Dalam realisasinya, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa menekankan pentingnya standar kualitas bangunan guna mencegah munculnya kawasan kumuh baru.
Kepala Dinas PRKP Kabupaten Sumbawa, Dian Sidharta menjelaskan, pelaksanaan program tersebut di daerah tidak hanya mengandalkan anggaran pusat atau APBN semata. Program ini menuntut kolaborasi pendanaan yang fleksibel dari berbagai pihak.
”Sumbernya itu tidak hanya dari yang dilakukan oleh negara, tapi oleh lembaga-lembaga, bahkan mungkin oleh personal atau kelompok masyarakat. Yang penting rumah itu untuk permukiman dan hunian,” ujar Dian, Minggu, 25 Januari 2026.
Dian merinci, selain dukungan APBN dan APBD, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lembaga swadaya masyarakat (NGO), hingga sektor swasta melalui pengembang (developer) yang membangun perumahan subsidi maupun komersil, turut menopang anggaran pembangunan.
”Masyarakat juga bisa membangun sendiri, misalnya melalui persetujuan bangunan gedung (PBG). Namun, pembangunannya harus sesuai spesifikasi agar memiliki hunian yang sesuai standar,” Jelasnya.
Lebih lanjut, Dian menegaskan bahwa target utama di Kabupaten Sumbawa tidak sekadar mengejar kuantitas unit, melainkan kualitas hunian. Pihaknya memberi atensi khusus pada aspek ini agar pembangunan masif tidak justru melahirkan masalah lingkungan.
”Terutama untuk kita, harus terhindar dari kumuh. Kita punya tujuh indikator kumuh, salah satunya kondisi gedung itu sendiri, kemudian sanitasi, drainase, dan persampahan,” jelasnya.
Penyediaan Hunian Mulai Berjalan
Mengenai progres di lapangan, Dian menyebut berbagai bentuk penyediaan hunian telah berjalan. Mulai dari penanganan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), pembangunan rumah bagi warga terdampak bencana, hingga hunian vertikal seperti Rumah Susun (Rusun) di kawasan Taman Unter Iwes.
Menyinggung soal target kuota pembangunan untuk tahun 2026, Dian menjelaskan pemerintah pusat tidak menetapkan angka kaku per kabupaten. Distribusi pembangunan rumah akan mengikuti peta kebutuhan populasi di masing-masing daerah.
”Sumbawa tidak dalam kategori mendapat jatah paling banyak. Orang melihat hunian itu pasti melihat populasi. Seperti Lombok Timur yang populasinya besar, pasti kebutuhan huniannya lebih banyak di sana,” paparnya.
Meski demikian, Pemkab Sumbawa tetap memantau tren kebutuhan hunian tahunan. Dian mengestimasi, pembagian target nasional 3 juta rumah akan berlangsung bertahap selama periode pemerintahan berjalan atau sekitar empat tahun ke depan.
”Kami melengkapi semua persyaratannya dulu. Program ini tidak mungkin hanya pemerintah kabupaten saja yang bekerja, akan banyak stakeholder yang terlibat,” pungkasnya. (*)
