Pemkab Sumbawa Luncurkan “Clearing House” Pengadaan melalui Aplikasi SIMPRO-PBJ
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa, resmi meluncurkan layanan digital “Clearing House” pengadaan barang dan jasa melalui aplikasi Sistem Informasi Proaktif Pengadaan Barang/Jasa (SIMPRO-PBJ).
Inovasi ini hadir sebagai solusi atas kebutuhan transparansi, efektivitas layanan, serta percepatan penyelesaian permasalahan pengadaan di daerah.
Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa mengembangkan aplikasi SIMPRO-PBJ, bekerja sama dengan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Sumbawa.
Kepala Dinas Kominfotiksandi Kabupaten Sumbawa, Hasanuddin menjelaskan, aplikasi ini berfungsi sebagai ruang diskusi digital yang mempertemukan pemerintah, masyarakat, pelaku usaha, dan kontraktor dalam satu platform.
“SIMPRO-PBJ memudahkan pemerintah dan pelaku usaha menyelesaikan berbagai persoalan pengadaan. Semua diskusi berlangsung terbuka, terdokumentasi, dan dapat ditindaklanjuti lebih cepat. Ini sekaligus menjadi ‘Clearing House’ untuk seluruh isu PBJ di Sumbawa,” jelasnya kepada NTBSatu, Jumat, 5 Desember 2025.
Sebagai informasi, peluncuran aplikasi telah berlangsung pada 17 Agustus 2025 lalu, menandai komitmen Pemkab Sumbawa dalam mempercepat transformasi digital di sektor pengadaan. Fitur utama SIMPRO-PBJ meliputi forum konsultasi, kanal pengaduan, diskusi teknis perencanaan, serta tindak lanjut dari Bagian PBJ.
“Pelaku usaha yang menghadapi kendala dalam proses lelang dapat mengajukan pertanyaan tanpa harus datang ke kantor,” jelasnya.
Hasanuddin menegaskan, digitalisasi di sektor PBJ menjadi kebutuhan mendesak seiring meningkatnya partisipasi pelaku usaha lokal. Dengan SIMPRO-PBJ, seluruh pihak memperoleh akses informasi yang lebih merata dan mudah dijangkau.
“Kami ingin proses pengadaan lebih bersih, terukur, dan kredibel. Dengan sistem digital, koordinasi antara pemerintah dan pelaku usaha menjadi lebih jelas. Setiap aduan dapat kami tindak lanjuti dengan cepat,” katanya.
Selain meningkatkan transparansi, aplikasi ini juga menjaga akuntabilitas pemerintah. Seluruh obrolan, respons, dan keputusan tersimpan dalam sistem sehingga mempermudah evaluasi dan audit.
Pemkab Sumbawa berharap SIMPRO-PBJ mendorong iklim pengadaan yang sehat, konstruktif, dan berbasis kolaborasi.
“Aplikasi ini wujud nyata daftar inovasi digital Pemkab Sumbawa dalam memperkuat tata kelola pemerintahan modern,” tambahnya. (*)
