APBD Sumbawa 2026 Rp1,895 Triliun Disetujui, Bupati Jarot: Fokus SDM dan Infrastruktur Prioritas
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Bupati Sumbawa, Ir. H. Syarafuddin Jarot, M.P., menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah Daerah terhadap Ranperda APBD Tahun Anggaran 2026 dalam Sidang Paripurna IV DPRD Kabupaten Sumbawa, Senin, 24 November 2025.
Bupati Jarot menjelaskan, penyusunan RAPBD 2026 dilakukan di tengah keterbatasan fiskal akibat berkurangnya alokasi transfer dari Pemerintah Pusat.
Total pendapatan daerah turun 22,82 persen dari Rp2,45 triliun menjadi Rp1,895 triliun. Belanja daerah ditetapkan sebesar Rp1,918 triliun, sehingga terdapat defisit Rp22,99 miliar yang akan ditutup melalui pembiayaan netto.
“Penurunan ini menuntut penataan ulang prioritas pembangunan. Pemerintah fokus pada optimalisasi Pendapatan Asli Daerah melalui pemutakhiran data pajak dan retribusi,” kata Bupati Jarot.
Dalam belanja, pemerintah memastikan pemenuhan belanja wajib seperti gaji ASN, tunjangan pimpinan daerah, dan kebutuhan operasional dasar.
Selain itu, belanja prioritas untuk layanan publik dan program unggulan, termasuk Jaminan Kesehatan menuju UHC, jaminan kecelakaan dan kematian.
Kemudian, ada asuransi aset daerah, pelayanan kependudukan, operasional kecamatan/kelurahan, penanganan bencana, Program Strategis Nasional, serta Sumbawa Hijau Lestari.
Meski demikian, Bupati Jarot mengungkapkan, beberapa program infrastruktur seperti pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pertanian, dan peternakan belum sepenuhnya terakomodasi karena terbatasnya ruang fiskal.
Untuk memperkuat kapasitas fiskal, pemerintah akan meningkatkan koordinasi dengan kementerian/lembaga agar mendapat dukungan APBN lebih besar. Serta, mendorong kerja sama dengan BUMN, BUMD, dan sektor swasta melalui program CSR.
APBD Sumbawa 2026 mengusung tema “Penguatan Sumber Daya Manusia dan Birokrasi Unggul Menuju Perekonomian yang Adil dan Berkelanjutan”. Terdapat empat fokus utama, peningkatan kualitas SDM, perbaikan infrastruktur dan konektivitas, pengembangan ekonomi inovatif-inklusif, serta percepatan penurunan kemiskinan.
Bupati Jarot menutup pidatonya dengan permohonan maaf atas kekurangan dalam penyusunan APBD “Masukan dari DPRD menjadi pijakan kami untuk menyempurnakan APBD, agar lebih adaptif dan berpihak pada masyarakat Sumbawa,” tutupnya. (*)
