Pemda-Kodim 1615 Genjot Pembangunan Koperasi Merah Putih, Bupati Iron: Desa Harus Bergerak Cepat!
Lombok Timur (NTBSatu) – Pemerintah Daerah (Pemda) Lombok Timur bersama Kodim 1615 Lombok Timur, mempercepat pembangunan Gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih melalui pertemuan seluruh kepala desa dan lurah se-Kabupaten Lombok Timur di Makodim 1615, Selasa, 25 November 2025.
Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin hadir langsung dan menegaskan komitmen penuh mendukung program strategis nasional ini.
Iron -sapaan akrab Bupati- menegaskan, pemerintah daerah mendukung percepatan pembangunan koperasi sebagai salah satu instrumen penting penguatan ekonomi desa.
Ia mendorong, seluruh desa memanfaatkan aset tanah pecatu dan mensinergikannya dengan program Koperasi Merah Putih. Ia juga menekankan, kebijakan ini sejalan dengan prioritas pembangunan daerah.
“Kita harus menyambut program ini dengan semangat gotong royong. Meski ada potongan anggaran dari pusat, kita harus tetap kreatif dan inovatif. Jadilah kepala desa yang mampu membangun komunikasi dengan kementerian,” ujar Iron.
Bupati Iron memastikan, pemerintah daerah tidak akan mempersulit penyediaan lahan. Pemda membuka opsi pinjam pakai aset daerah dan jika koperasi berkembang maju, Pemda berpeluang menghibahkan lahan tersebut.
Ia juga meminta desa yang belum siap lahan untuk segera mengajukan proposal usulan. Iron menegaskan, pembangunan koperasi harus engan konsep usaha berkelanjutan agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Hadirnya koperasi ini harus kita perjuangkan bersama sebagai solusi peningkatan ekonomi rakyat,” tandasnya.
Komitmen TNI
Sementara itu, Dandim 1615 Lombok Timur, Letkol Inf. Eky Anderson menegaskan, pentingnya percepatan pembangunan fisik Gerai Koperasi Merah Putih, sesuai Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 17 Tahun 2025 tentang percepatan pembangunan fisik gerai, pergudangan, dan fasilitas pendukung lainnya.
Ia menyampaikan, hingga kini proses baru mencapai tahap legalisasi lahan dan belum memasuki pembangunan fisik.
“Inpres ini bertujuan memperkuat ekonomi desa dan ketahanan pangan nasional. Karena itu pembangunan harus segera mulai sesuai kewenangan dan tuntutan yang diberikan Presiden kepada jajaran Kodim,” tegasnya.
Dandim juga menjelaskan, setiap gerai wajib mengikuti standar desain, termasuk fasilitas gudang, apotek, dan ruang praktik dokter.
Ia mencatat, 11 titik telah memenuhi ketentuan, namun sebagian besar usulan lainnya masih terkendala dan belum sesuai persyaratan.
Ia mengapresiasi Pemda Lombok Timur yang telah memfasilitasi pertemuan tersebut, sehingga memungkinkan diskusi bersama mencari solusi atas hambatan yang muncul.
Ia meminta seluruh desa segera menyiapkan data lahan yang berpotensi digunakan, untuk skema pinjam pakai demi mempercepat proses pembangunan.
Pertemuan ini berfokus pada pengumpulan data dan identifikasi lokasi pembangunan gerai dengan syarat luas minimal 10 are, mengikuti standar desain yang ditentukan, serta memiliki akses memadai untuk kendaraan roda empat. (*)
