Desa Manemeng Perkuat Program Infrastruktur hingga Pemberdayaan Ekonomi Warga
Jakarta (NTBSatu) – Desa Manemeng, Kecamatan Brang Ene, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus mendorong pembangunan infrastruktur sekaligus memperkuat program pemberdayaan masyarakat sepanjang tahun berjalan.
Kepala Desa Manemeng, Jayadi menjelaskan, seluruh program tersebut merupakan kelanjutan sekaligus penguatan dari kebutuhan prioritas desa. Menurutnya, pembangunan fisik menjadi salah satu fokus utama.
“Program desa dalam pembangunan fisik itu ada jalan usaha tani sepanjang 300 meter, pembangunan jembatan, pembangunan aula kantor desa, rehab kantor desa, dan rehab pagar kantor desa,” ujarnya kepada NTBSatu, Senin, 24 November 2025.
“Kemudian pemasangan paving block jalan lingkungan, lampu jalan, lanjutan pembangunan posyandu dan lanjutan pembangunan masjid. Pembangunan yang dilakukan pemerintah desa sebelumnya kami lanjutkan,” tambahnya.
Selain itu, Pemerintah Desa Manemeng juga menuntaskan pembangunan sarana di Tempat Pemakaman Umum (TPU). “Ada pembangunan gudang dan kamar mandi di TPU,” tambahnya.
Di sektor tata kelola, Desa Manemeng kini mengembangkan pelayanan berbasis digital melalui laman resmi desa.
“Website manemeng.com, kami berbasis digital yang berinovasi. Masuk ke website kita tinggal akses di situ. Pelayanan publik desa sudah berbasis digital,” kata Jayadi.
Penguatan Pemberdayaan Ekonomi
Program pemberdayaan masyarakat juga berjalan secara merata ke berbagai kelompok usaha. Jayadi menyebutkan, pemerintah desa memberikan dukungan kepada kelompok perikanan keramba.
“Bantuan bibit ikan ke kelompok keramba, bibit sama pakannya. Kami punya saluran sungai dan untuk menjaga kebersihannya, kami inovasi agar kelompok ini mengelola bantaran sungai sehingga orang tidak buang sampah di situ lagi,” jelasnya.
Tak hanya itu itu, Pemerintah Desa Manemeng juga memberikan bantuan kepada pelaku UMKM.
“Kami beri bantuan ke pengusaha kopi, UMKM kopi, rempah-rempah, peralatan perbengkelan, juga bantuan alat cukur untuk pemberdayaan. Termasuk rehab panggung untuk acara pemasyarakatan,” katanya.
Di bidang pendidikan dan sosial, pemerintah desa memberikan perhatian khusus bagi keluarga kurang mampu.
“Untuk pendidikan, kami berikan seragam sekolah untuk anak-anak yang kurang mampu. Ada juga santunan kematian setiap ada warga meninggal, pembagian sembako, dan Bantuan Langsung Tunai (BLT),” tutur Jayadi.
Ia menjelaskan, mayoritas masyarakat Manemeng bekerja sebagai buruh tani dan sebagian lainnya menumpang mengolah lahan milik warga desa tetangga.
Saat ini, Desa Manemeng memiliki 453 kepala keluarga dengan total penduduk sekitar 1.054 jiwa. Jayadi menegaskan, seluruh program tersebut bertujuan memperkuat kesejahteraan masyarakat sekaligus melanjutkan pembangunan berkelanjutan di desa pemekaran ini.
Percepatan Pembangunan
Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda Provinsi NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “Bangkit bersama menuju NTB Provinsi Kepulauan yang Makmur Mendunia”.
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga berfokus kepada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan, agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Program ini harapannya mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa, sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
