Mataram (NTBSatu) – Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram, tengah menghadapi tantangan berat setelah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2026 dipastikan menciut drastis.
Nilainya merosot lebih dari Rp300 miliar dari tahun sebelumnya, buntut dari kebijakan pemangkasan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh Pemerintah Pusat yang mencapai sekitar Rp370 miliar.
“Ya terjadi penurunan,” kata Sekda Kota Mataram, Lalu Alwan Basri usai rapat paripurna DPRD, Senin, 24 November 2025.
APBD yang sebelumnya tercatat di atas Rp1,9 triliun pada 2025, proyeksinya hanya berada di kisaran Rp1,6 triliun untuk tahun anggaran 2026. Kondisi ini memaksa Pemkot Mataram memutar otak untuk menemukan strategi penguatan fiskal, salah satunya melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Meski tekanan fiskal menguat, Pemkot tetap berani menaikkan target PAD dari Rp616 miliar pada 2025 menjadi Rp56 miliar pada 2026. Langkah ini atas dasar keyakinan masih terdapat peluang pendapatan.
“Untuk PAD 2026 kita tetap naikkan, kini targetnya di angka Rp650-an miliar,” jelas Alwan.
Namun, tambahan PAD sebesar Rp50 miliar itu tetap tidak mampu menutup defisit yang terbuka akibat pemangkasan TKD. “Selisihnya terlalu besar. PAD tidak mungkin mengejar nilai pemangkasan TKD,” tegasnya.
Melihat situasi ini, Pemkot Mataram berharap ada kucuran dana tambahan dari Pemerintah Pusat sepanjang tahun berjalan. Tujuannya, untuk membantu menyeimbangkan keuangan daerah.
“Kita tetap berharap ada kucuran dana dari Pemerintah Pusat. Apakah akan diberikan atau tidak, kita masih menunggu,” tambahnya.
Imbas dari APBD yang menipis adalah penundaan sejumlah program yang telah Pemkot Mataram rencanakan. Meski demikian, Alwan memastikan, program prioritas nasional maupun prioritas daerah tidak akan tersentuh pemangkasan.
“Program prioritas pusat tidak boleh kurang, begitu juga prioritas daerah,” tutupnya. (*)
