Pemkab Sumbawa Dorong Percepatan Pemerintahan Digital Terintegrasi
Sumbawa Besar (NTBSatu) – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terus mendorong percepatan pemerintahan digital, melalui Sosialisasi Arsitektur dan Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Aula Madilaoe ADT, Rabu, 19 November 2025. Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam penguatan transformasi digital di seluruh perangkat daerah.
Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian (Kominfotiksandi) Kabupaten Sumbawa, Drs. Hasanuddin membuka kegiatan tersebut sekaligus memberikan arahan. Ia menegaskan, SPBE memegang peran sentral dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang modern, transparan, dan efisien.
Menurutnya, transformasi digital harus berjalan serempak agar seluruh perangkat daerah bergerak dalam satu peta jalan yang sama. Tanpa keselarasan itu, efektivitas pelayanan publik sulit tercapai.
“Melalui sosialisasi ini, kami ingin setiap perangkat daerah memahami standar arsitektur, integrasi layanan digital, dan keamanan informasi. Semua ini sejalan dengan komitmen bupati untuk mempercepat transformasi digital daerah,” tegasnya.
Dorong Integrasi dan Efisiensi Layanan Publik
Hasanuddin menjelaskan, arsitektur SPBE yang terstruktur dapat mempercepat integrasi sistem antarlembaga. Dengan integrasi tersebut, pemerintah daerah bisa mengurangi tumpang tindih aplikasi, menekan biaya pengembangan, dan meningkatkan efisiensi operasional.
“Layanan publik yang terhubung secara digital akan memberi manfaat langsung bagi masyarakat, mulai dari akses lebih cepat, proses lebih sederhana, hingga kepastian layanan yang lebih jelas,” jelasnya.
Dorong Semua OPD Berjalan Selaras
Sosialisasi ini menghadirkan peserta dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sumbawa. Para peserta menerima materi mengenai kerangka arsitektur SPBE, tahapan implementasi, serta strategi pengembangan layanan digital yang akan berlangsung bertahap sesuai kemampuan masing-masing OPD.
Pemkab Sumbawa menargetkan, seluruh OPD dapat menyusun rencana kerja digital yang sinkron dengan arsitektur SPBE. Dengan langkah ini, pemerintah daerah berharap transformasi digital berjalan lebih terarah dan mampu mendukung kinerja birokrasi yang efektif dan akuntabel.
“Semua OPD harus bergerak bersama. Pemerintahan digital hanya terwujud jika setiap perangkat daerah berkomitmen dan berjalan selaras,” tutupnya. (*)
