Tiga Sektor Ekonomi Jadi Penyangga Hidup Warga Kelurahan Telaga Bertong
Jakarta (NTBSatu) — Kelurahan Telaga Bertong, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), terus memaksimalkan sektor ekonomi wilayahnya sejak resmi berdiri pada tahun 2007 lalu.
Kelurahan yang merupakan pemekaran dari Desa Kuang ini memiliki karakter wilayah pertanian tadah hujan, kawasan pesisir, serta bentang pegunungan yang selama ini menjadi penopang aktivitas ekonomi masyarakat.
Lurah Telaga Bertong, Ari Wahyudi, menjelaskan bahwa sektor pertanian, kelautan, dan pariwisata menjadi tiga pilar penggerak ekonomi masyarakat.
“Secara umum, Kelurahan Telaga Bertong adalah wilayah pertanian tadah hujan dengan dataran ladang dan pegunungan. Untuk pariwisata, kami memiliki dua pantai yakni Pantai Balat dan Pantai Poto Batu, serta satu spot lain yaitu Danau Nanga,” jelasnya kepada NTBSatu lewat via telepon, Kamis, 13 November 2025.
Menuju Pariwisata Terintegrasi Teluk Taliwang
Tiga destinasi ini—Pantai Balat, Pantai Poto Batu, dan Danau Nanga, tengah dirancang menjadi kawasan pariwisata terintegrasi.
“Dua pantai dan Danau Nanga ini akan menjadi satu akses nantinya, menjadi pariwisata terintegrasi yang diberi nama Wisata Teluk Taliwang. Akan dibangun spot-spot untuk kepentingan wisata. Namun kami masih menunggu tindak lanjut dari rencana tersebut,” kata Ari Wahyudi.
Ia menilai integrasi kawasan wisata akan memberi nilai tambah besar bagi ekonomi lokal, mengingat lokasi Telaga Bertong berada di jalur kota dan mudah diakses masyarakat.
Tiga Aktivitas Sosial Ekonomi Masyarakat
Ari memaparkan, masyarakat Telaga Bertong memiliki tiga kelompok aktivitas ekonomi utama.
“Pertama adalah nelayan karena kami memiliki kawasan pantai. Kedua masyarakat yang berladang menanam jagung dan tanaman lainnya. Ketiga mereka yang mencari nafkah di gunung dengan mencari bambu,” terangnya.
Bambu yang diambil dari kawasan hutan rakyat di wilayah pegunungan dimanfaatkan untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di masyarakat. Namun pemanfaatannya tetap dibatasi.
“Gunung di wilayah kami adalah hutan rakyat. Kami batasi jangan sampai berlebihan menebang pohon-pohon besar di atas. Kami saling mengingatkan dan menggunakan pendekatan personal untuk memperkuat kesadaran masyarakat,” ujarnya.
BLK untuk Pemberdayaan Pemuda
Tahun ini, Kelurahan Telaga Bertong mendapat intervensi program dari Pemerintah KSB melalui pendirian Balai Latihan Kerja (BLK).
“Harapannya, dengan adanya BLK, anak-anak muda punya peluang besar mengikuti pelatihan seperti bahasa asing, mekanik, dan lainnya sesuai kebutuhan lapangan kerja,” kata Ari.
Ia berharap BLK menjadi pusat peningkatan keterampilan pemuda sehingga mampu membuka peluang kerja baru maupun meningkatkan daya saing tenaga kerja lokal.
Wilayah Heterogen
Berdasarkan data agregat terbaru kelurahan, Telaga Bertong dihuni oleh 7.400 jiwa yang terbagi dalam 2.043 kepala keluarga. Komposisi masyarakatnya cukup heterogen.
“Yang dominan adalah suku Sasak. Ada juga beberapa suku pendatang, termasuk satu kompleks masyarakat asal Sumba yang bekerja sebagai pencari kerja kasar dan sudah ber-KTP di sini,” ungkap Ari.
Percepatan Pembangunan
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
