Desa Labuhan Lalar Andalkan Sektor Maritim hingga UMKM untuk Bangun Desa Mandiri
Jakarta (NTBSatu) – Desa Labuhan Lalar, Kecamatan Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), mengandalkan pengembangan sektor maritim, peternakan, dan budaya lokal.
Di bawah kepemimpinan Kepala Desa Rahmanuddin (periode 2019–2027), Labuhan Lalar berhasil naik status dari desa berkembang menjadi desa mandiri.
“Sektor utama masyarakat Labuhan Lalar adalah dari laut. Sebagian besar warga bekerja sebagai nelayan, meski ada juga yang berprofesi sebagai petani dan peternak,” ujar Rahmanuddin kepada NTBSatu via telepon, Rabu, 12 November 2025.
Menurutnya, sebelum pemekaran wilayah, Desa Labuhan Lalar memiliki luas 2.461 hektare. Setelah berpisah dengan Desa Telaga Bertong dan Desa Lalar Liang, kini luas wilayah Labuhan Lalar tersisa sekitar 1.700 hektare.
Desa yang berdiri sejak tahun 1950-an ini kini dihuni oleh 3.701 jiwa atau sekitar 1.200 kepala keluarga, dengan 2.111 jiwa di antaranya merupakan usia produktif.
“Penduduk kami terdiri dari delapan suku yang hidup berdampingan sejak lama, yakni Suku Ende, Bugis, Banjar, Makasar, dan Bajo, serta beberapa suku lain. Keberagaman ini justru menjadi kekuatan sosial dan budaya Labuhan Lalar,” jelas Rahmanuddin.
Penguatan Budaya Lokal dan UMKM Desa
Sebagai bentuk pelestarian budaya, Pemerintah Desa rutin menggelar Pagelaran Seni Budaya Sandeka di Lao’, tradisi syukuran khas masyarakat pesisir yang berbeda dengan ritual sedekah laut.
“Sandeka di Lao’ menggambarkan rasa syukur masyarakat nelayan kepada Yang Maha Kuasa. Selama saya menjabat, kegiatan ini sudah kami gelar tiga kali,” tambahnya.
Selain sektor maritim dan budaya, pemerintah desa juga aktif mendorong pengembangan UMKM melalui dukungan dana desa dan penyediaan fasilitas produksi.
“Kami bantu dari segi peralatan dan kebutuhan usaha kecil masyarakat. Alhamdulillah, dari situ pula status desa kami meningkat menjadi desa mandiri,” ujar Rahmanuddin.
Pelayanan Desa
Dari sisi layanan publik, Pemerintah Desa Labuhan Lalar juga berinovasi dengan menghadirkan armada pengangkut sampah dan ambulans desa.
“Kami ingin masyarakat mendapatkan pelayanan cepat, baik untuk kebersihan maupun kesehatan. Jangan sampai kita kalah dengan benda mati seperti sampah,” tegasnya.
Rahmanuddin menambahkan, nilai-nilai sosial dan adat tetap dijaga melalui rapat keluarga dan tokoh adat yang diatur dalam Peraturan Desa (Perdes).
“Kegiatan sosial budaya kami tetap hidup. Sudah dua tahun berjalan dan menjadi identitas Labuhan Lalar,” katanya.
Untuk infrastruktur dasar, Pemerintah Desa juga melengkapi setiap mushala dengan genset cadangan listrik dan memasang lampu penerangan di area pemakaman. Tak berhenti di situ, desa ini juga berencana mengembangkan sektor wisata.
“Kami akan bangun pantai resto apung pada tahun 2026 sebagai daya tarik baru wisata berbasis budaya dan maritim,” ungkap Rahmanuddin optimistis.
Percepatan Pembangunan
Sebagai informasi, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokus pada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
