DPRD Kota Mataram Pastikan Kebijakan Retribusi Kantin Sekolah Tidak Rugikan Pedagang
Mataram (NTBSatu) – DPRD Kota Mataram, berjanji akan mengawal dan memastikan kebijakan retribusi kantin sekolah tidak merugikan para pedagang.
Hal itu menyusul munculnya keberatan dari sejumlah pedagang kantin yang mengaku, terdampak penurunan pendapatan sejak program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Sebagai informasi, Dinas Pendidikan Kota Mataram telah menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor: 900/3359 yang mewajibkan sekolah melakukan pendataan serta pelaporan pembayaran retribusi kantin setiap bulan. Dalam aturan tersebut juga tercantum sanksi bagi kantin yang tidak menjalankannya.
“Saat ini saja omzet kami jauh menurun karena adanya MBG. Kalau masih harus bayar retribusi, kami makin berat,” ujar Baiq Sumiati, pedagang kantin di SMPN 2 Mataram, Kamis, 6 November 2025.
Menanggapi hal ini, Ketua DPRD Kota Mataram, Abdul Malik menyampaikan, pihaknya akan segera memanggil Dinas Pendidikan untuk membahas ulang SE tersebut.
Ia menegaskan, DPRD berkepentingan menjaga agar kebijakan daerah tetap berpihak pada masyarakat, khususnya pelaku UMKM.
“Ini baru saya ketahui dan tentu akan kami bahas bersama dinas. Kebijakan apapun jangan sampai justru membebani masyarakat, terutama pedagang kecil yang menggantungkan hidup dari kantin sekolah,” kata Malik.
Ia menilai, pemerintah daerah pasti memiliki pertimbangan dalam menyusun SE tersebut. Namun Malik menekankan, pentingnya memastikan keseimbangan antara penertiban retribusi dan kondisi riil di lapangan.
“Kita lihat dulu kajiannya. Yang penting sekarang adalah mencari titik temu. Kebijakan tetap berjalan, tapi masyarakat juga harus dilindungi,” ujarnya.
DPRD berkomitmen memfasilitasi dialog terbuka dengan menghadirkan pemerintah daerah, pihak sekolah, dan pedagang kantin untuk mencari solusi terbaik.
“Harapan kami, keputusan akhirnya tidak ada yang dirugikan. Pedagang tetap bisa berusaha dengan layak, sekolah tetap tertib administrasi, dan pemerintah tetap sesuai aturan,” tutup Malik. (*)
