Mataram (NTBSatu) – Jagat media sosial kembali ramai dengan isu mengenai Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa yang disebut akan menyewa tim hacker untuk membobol data anggaran negara di DPR RI.
Dalam narasi yang beredar, Purbaya diklaim meminta izin rakyat Indonesia agar pemerintah menggunakan sebagian dana negara untuk membayar jasa hacker lokal.
Informasi tersebut menyebar luas sejak Oktober hingga awal November 2025, salah satunya melalui akun Facebook bernama Lintas Berita.
Akun itu mengunggah tulisan yang berbunyi, “Menkeu Purbaya Siapkan Gebrakan Baru: Sewa Hacker Lokal Demi Bongkar Anggaran Tak Jelas”.
Narasi itu melanjutkan dengan klaim bahwa Purbaya berencana menggandeng para hacker untuk menelusuri aliran dana publik yang tersimpan di DPR dan lembaga negara lain.
Unggahan itu bahkan menampilkan kutipan palsu yang mengatasnamakan Purbaya.
“Kalau rakyat izinkan, saya pakai sedikit saja uang rakyat untuk bayar para ahli keamanan siber ini. Mereka akan bantu kita bongkar data anggaran yang selama ini tertutup,” ujar Purbaya di sela rapat internal.
Unggahan tersebut langsung memicu perbincangan luas di media sosial. Sebagian pengguna percaya pada narasi itu, sementara yang lain mempertanyakan keabsahannya.
Kemenkeu Pastikan Isu Tersebut Tidak Benar
Hasil penelusuran NTBSatu melalui mesin pencari Google menemukan klarifikasi resmi dari Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kementerian Keuangan.
Melalui unggahan di akun Instagram resmi @ppid.kemenkeu, pihak PPID menegaskan narasi tentang rencana Menteri Keuangan menyewa hacker untuk membobol data anggaran DPR RI tidak benar.
“Menteri Keuangan tidak pernah mengeluarkan pernyataan mengenai rencana menyewa hacker untuk membobol data anggaran di DPR,” tegas PPID.
Klarifikasi itu membuktikan bahwa seluruh informasi yang beredar berasal dari sumber tidak kredibel. Tidak ada pernyataan resmi, rekaman rapat, atau dokumen pemerintah yang menunjukkan adanya rencana perekrutan hacker oleh Menteri Keuangan.
Kementerian Keuangan juga mengimbau masyarakat agar tidak mudah mempercayai dan menyebarkan informasi tanpa verifikasi. Publik perlu memeriksa keaslian sumber berita sebelum membagikannya ke media sosial.
Dengan demikian, isu mengenai Purbaya Yudhi Sadewa yang menyewa hacker untuk membongkar anggaran DPR RI terbukti hoaks. Pemerintah selalu menjalankan transparansi anggaran negara melalui prosedur resmi dan menolak tindakan ilegal seperti peretasan data. (*)
