Rancangan Baru Mesin Ekonomi NTB, Lokomotifnya Sektor Non-Tambang
Mataram (NTBSatu) – Biro Perekonomian Setda NTB mulai merancang mesin ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pakar dan praktisi dilibatkan dalam forum, dalam rangka menerima masukan, ide dan gagasan ekonomi NTB yang lebih futuristik.
Lewat gagasan membuat Focus Group Discussion (FGD) perdana bertajuk “Membedah Pertumbuhan Ekonomi NTB”, para pakar ekonomi, akademisi, dan pelaku kebijakan menyamakan langkah dalam memperkuat sektor non-tambang.
Fokus pemerintah saat ini pada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang yang selama ini fluktuatif.
FGD perdana diselenggarakan, Kamis, 6 November 2025 di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Menghadirkan seluruh narasumber strategis. Diantaranya, Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K . Pamungkas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin.
Prof Riduan Masud dari Akademisi UIN Mataram. Dr. Prayitno Basuki Akademisi Unram sekaligus Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB. Suhardi Soud dari Tim Pakar Metadata Institute. Dr. H. Muhammad Irwan dari Tim Pakar Metadata Institute. Giri Arnaya,Anggota Tim Percepatan pembangunan NTB.
Prof. Dr. H. Agusdin dari Tim Pakar Metadata Institute. Serta Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazarudin. Dan diundang juga dari Kadin NTB, serta Bappeda NTB, namun berhalangan hadir.
FGD rencananya sekaligus menjadi embrio untuk membuat NTB Economic Forum yang akan rutin diselenggarakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti, guna membedah seluruh persoalan ekonomi, dan mencari solusinya. Agar terwujud target-target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Orientasi Berantas Kemiskinan Ekstrem
Kepala Biro Perekonomian Setda NTB, Dr. Najamudin Amy menyampaikan, FGD rencananya akan dilaksanakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti.
Tujuan dari FGD untuk melihat pertumbuhan ekonomi dari angka semata. Tidak hanya membandingkan angka pertumbuhan ekonomi NTB yang kontraksi atau positif dengan provinsi lain.
“Tetapi kita ingin mendalami lebih jauh lapangan usaha yang menjadi parameter PDRB, sektor mana yang mengalami kontraksi, dan sektor mana yang memberikan kontribusi signifikan,” ujarnya.
Sebagai gambaran, pada triwulan III Tahun 2025, sektor yang masih memberikan kontribusi terbesar adalah pertanian. Sektor ini juga berperan besar dalam menyerap tenaga kerja. Namun, justru tidak adanya ekspor konsentrat hasil tambang membuat ekonomi menjadi kontraksi.
Biro Perekonomian juga ikut intervensi agar ke depannya dapat berkontribusi lebih besar, khususnya dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Ini selaras dengan program strategis Gubernur NTB, Dr. H. Lalu. Muhamad Iqbal, yakni Desa Berdaya di 106 desa dengan dua pendekatan: Desa Berdaya Transformatif dan Desa Berdaya Tematik.
“Nah, kedepan, dari FGD-FGD seperti ini, Ketika ada persoalan ekonomi yang membutuhkan intervensi, maka harus dilakukan dukungan—baik dari sisi anggaran, regulasi, maupun kebijakan. Intervensi ini tidak hanya dilakukan di tingkat provinsi, tetapi juga melibatkan pemerintah kabupaten/kota,” tandasnya. (*)
