Mataram (NTBSatu) – Biro Perekonomian Setda NTB mulai merancang mesin ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pakar dan praktisi dilibatkan dalam forum, dalam rangka menerima masukan, ide dan gagasan ekonomi NTB yang lebih futuristik.
Lewat gagasan membuat Focus Group Discussion (FGD) perdana bertajuk “Membedah Pertumbuhan Ekonomi NTB”, para pakar ekonomi, akademisi, dan pelaku kebijakan menyamakan langkah dalam memperkuat sektor non-tambang.
Fokus pemerintah saat ini pada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang yang selama ini fluktuatif.
FGD perdana diselenggarakan, Kamis, 6 November 2025 di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Menghadirkan seluruh narasumber strategis. Diantaranya, Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K . Pamungkas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin.
Prof Riduan Masud dari Akademisi UIN Mataram. Dr. Prayitno Basuki Akademisi Unram sekaligus Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB. Suhardi Soud dari Tim Pakar Metadata Institute. Dr. H. Muhammad Irwan dari Tim Pakar Metadata Institute. Giri Arnaya,Anggota Tim Percepatan pembangunan NTB.
Prof. Dr. H. Agusdin dari Tim Pakar Metadata Institute. Serta Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazarudin. Dan diundang juga dari Kadin NTB, serta Bappeda NTB, namun berhalangan hadir.
FGD rencananya sekaligus menjadi embrio untuk membuat NTB Economic Forum yang akan rutin diselenggarakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti, guna membedah seluruh persoalan ekonomi, dan mencari solusinya. Agar terwujud target-target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K. Pamungkas, menegaskan bahwa meski pertumbuhan ekonomi NTB mengalami perlambatan secara angka, kinerja ekonomi daerah masih berada pada level yang kuat dibandingkan beberapa daerah lain, termasuk Maluku Utara (Malut).
Hario menjelaskan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari persentase kenaikan tahunan. Ia menggambarkan pertumbuhan ekonomi seperti kecepatan mobil di jalan tol.
“Kalau NTB turun dari 120 menjadi 110 km/jam, itu masih lebih cepat dibanding Malut yang naik dari 60 menjadi 80 km/jam. Secara angka Malut memang naik lebih tinggi, tapi secara posisi kita tetap berada di depan,” jelasnya.
Ia mengakui pesatnya pertumbuhan Malut yang didorong keberadaan tiga kawasan industri nikel, yakni di Weda Bay, Buli, dan Pulau Obi. Namun, ia menilai NTB memiliki keunggulan struktur ekonomi lebih seimbang, dengan kontribusi sektor pertanian yang besar mencapai 22,92% PDRB.
Di sisi lain, Malut sangat bergantung pada suplai pangan dari luar daerah, sehingga rentan terhadap gejolak harga.
Selain itu, keunggulan NTB adalah adanya gelaran ajang internasional dan nasional di KEK Mandalika, seperti MotoGP dan Fornas, turut meningkatkan aktivitas pariwisata dan transportasi, yang tercermin dari naiknya load factor penerbangan.
Kesejahteraan masyarakat NTB terus membaik. Angka kemiskinan menurun dan ketimpangan (gini ratio) tercatat membaik. IPM NTB juga meningkat.
Hario memberikan beberapa arahan strategis yang perlu diperkuat Pemerintah Daerah dengan menjaga keseimbangan fokus antara sektor tambang dan hilirisasi. Memperkuat sektor pertanian, terutama peningkatan kompetensi dan regenerasi petani. Mengoptimalkan pariwisata Mandalika untuk kegiatan non-olahraga seperti MICE. Dan Mendorong iklim investasi yang kondusif untuk mengakselerasi masuknya modal.
Ia menegaskan bahwa investasi berskala besar pada smelter membutuhkan kepastian dan stabilitas di daerah.
“Iklim investasi harus terus dijaga. Kalau kondusif, minat investor untuk masuk ke NTB akan meningkat,” ujarnya.
Hario juga menekankan pentingnya transformasi ekonomi agar NTB tidak hanya bergantung pada tambang, namun mengembangkan sektor pertanian, pariwisata, dan tenaga kerja terampil. (*)
