Pengentaskan Kemiskinan Ekstrem di NTB Lewat Program Desa Berdaya
Mataram (NTBSatu) – Biro Perekonomian Setda NTB mulai merancang mesin ekonomi baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Sejumlah pakar dan praktisi dilibatkan dalam forum, dalam rangka menerima masukan, ide dan gagasan ekonomi NTB yang lebih futuristik.
Lewat gagasan membuat Focus Group Discussion (FGD) perdana bertajuk “Membedah Pertumbuhan Ekonomi NTB”, para pakar ekonomi, akademisi, dan pelaku kebijakan menyamakan langkah dalam memperkuat sektor non-tambang.
Fokus pemerintah saat ini pada pertanian, pariwisata, dan UMKM. Hal ini guna mengurangi ketergantungan pada komoditas tambang yang selama ini fluktuatif.
FGD perdana diselenggarakan, Kamis, 6 November 2025 di ruang pertemuan Bank NTB Syariah. Menghadirkan seluruh narasumber strategis. Diantaranya, Ketua Komisi 3 DPRD NTB, Sambirang Ahmadi, Kepala Bank Indonesia Provinsi NTB, Hario K . Pamungkas. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTB, Wahyudin.
Prof Riduan Masud dari Akademisi UIN Mataram. Dr. Prayitno Basuki Akademisi Unram sekaligus Anggota Tim Percepatan Pembangunan Provinsi NTB. Suhardi Soud dari Tim Pakar Metadata Institute. Dr. H. Muhammad Irwan dari Tim Pakar Metadata Institute. Giri Arnaya,Anggota Tim Percepatan pembangunan NTB.
Prof. Dr. H. Agusdin dari Tim Pakar Metadata Institute. Serta Direktur Utama Bank NTB Syariah, Nazarudin. Dan diundang juga dari Kadin NTB, serta Bappeda NTB, namun berhalangan hadir.
FGD rencananya sekaligus menjadi embrio untuk membuat NTB Economic Forum yang akan rutin diselenggarakan setiap triwulan pada tahun 2026 nanti, guna membedah seluruh persoalan ekonomi, dan mencari solusinya. Agar terwujud target-target pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
Desa Berdaya Adalah Kunci
Disisi lain, Tim Percepatan Pemprov NTB, Giri Arnawa memberikan pandangan, agar Pemprov NTB memperkuat strategi pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program Desa Berdaya, yang menjadi bagian dari 10 program unggulan dan 95 kegiatan strategis lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
Program Desa Berdaya menjadi pendekatan utama dalam transformasi sosial ekonomi untuk mengurangi kemiskinan ekstrem di 106 desa, mencakup ±16.876 KK atau sekitar 44 ribu jiwa.
Program ini dijalankan melalui dua skema, Desa Berdaya Transformatif – fokus pada pendampingan rumah tangga miskin ekstrem. Desa Berdaya Tematik – berbasis potensi dan karakteristik desa.
“Tanpa intervensi yang terarah pada kelompok desil terbawah, kemiskinan ekstrem akan tetap bercokol di NTB,” tegasnya.
Selain itu, Desa Berdaya Tematik telah disusun dalam 20 tema—mulai desa hijau hingga desa bebas sampah—yang dapat dikerjakan secara kolaboratif dengan OPD, perguruan tinggi, pemda, dan mitra pembangunan.
Giri juga menegaskan pentingnya menghindari “commodity trap” atau ketergantungan pada satu komoditas, seperti tambang, dengan mendorong hilirisasi dan pengembangan ekonomi agromaritim, termasuk sektor garam.
Ia menyebut pentingnya intervensi energi bersih di Pulau Sumbawa, khususnya dukungan terhadap rencana pengembangan Pembangkit Listrik di NTB melalui energi terbarukan.
“Ke depan, fokus bukan hanya pada target angka ekonomi, tetapi bagaimana kebijakan mampu menurunkan kemiskinan dan ketimpangan melalui ekosistem pembangunan yang terintegrasi,” ujarnya. (*)
