Kondisi Kantor BPBD Lotim Memprihatinkan, Atap Rusak Ancam Peralatan Bencana
Lombok Timur (NTBSatu) – Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Timur (BPBD Lotim), mendesak adanya penanganan darurat terhadap kondisi kantor yang rusak parah.
Bangunan sementara yang berlokasi di bekas Asrama Haji Selong kini mengalami kerusakan signifikan. Termasuk atap yang bocor dan membahayakan peralatan vital untuk penanggulangan bencana.
Kepala Pelaksana BPBD Lotim, Lalu Mulyadi menyebut, hujan deras menyebabkan air masuk dan membasahi sejumlah fasilitas kedaruratan yang tersimpan di dalam kantor.
Situasi ini secara langsung mengancam kesiapsiagaan tim dalam merespons bencana, karena minimnya fasilitas penyimpanan yang layak dan aman. Lalu Mulyadi menegaskan, kondisi yang tidak representatif ini menghambat kinerja lembaga secara menyeluruh.
Tanpa adanya gudang logistik yang memadai, BPBD terpaksa menyimpan aset peralatan di berbagai lokasi terpisah.
Keadaan tersebut mempersulit kecepatan dan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Mulai dari tahap mitigasi, tanggap darurat, hingga rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana.
“Kantor yang layak akan mendukung operasional penanggulangan bencana yang maksimal,” ujar Lalu Mulyadi, Selasa, 14 Oktober 2025.
Pihaknya secara aktif telah mengusulkan solusi kepada Bupati Lombok Timur, H. Haerul Warisin. Tujuannya, untuk mengatasi masalah yang telah berlangsung selama empat tahun terakhir sejak BPBD berpisah dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
Usulan Perbaikan Kantor BPBD Lotim
Terdapat tiga opsi utama, yaitu merenovasi total bangunan saat ini, merelokasi kantor ke tempat yang lebih layak, atau menetapkan bekas Asrama Haji tersebut sebagai kantor permanen BPBD setelah diperbaiki.
Lalu Mulyadi menyebut, Bupati Lombok Timur merespons usulan tersebut dengan baik. Namun, realisasi rencana ini masih menghadapi tantangan keterbatasan dan efisiensi anggaran daerah.
Ketiadaan bangunan permanen juga menjadi faktor utama yang menunda pembentukan Pusat Pengendalian Operasi (Pusdalops), sebagai pusat komando penanganan bencana.
“Kami sudah menyerahkan hasil kajian tertulis. Namun, semua akan kembali pada kemampuan anggaran daerah,” tambahnya.
Untuk saat ini, BPBD Lombok Timur memprioritaskan penilaian kebutuhan logistik dan sarana prasarana paling mendesak.
Langkah ini untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dapat terus berjalan seoptimal mungkin, di tengah keterbatasan fasilitas yang ada. (*)
