BKD Mataram Catat Pemasukan PAD Rp468,5 Miliar, Realisasi Pajak Parkir Terendah
Mataram (NTBSatu) – Hingga 30 September 2025, realisasi Pajak Daerah Kota Mataram mencapai Rp468,54 miliar atau 77,27 persen dari total target tahun anggaran 2025 sebesar Rp606,38 miliar.
Pemerintah Kota Mataram menilai capaian ini cukup menggembirakan di tengah dinamika ekonomi daerah yang masih beradaptasi pascapandemi.
Kepala Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Mataram, HM Ramayoga mengatakan, sebagian besar jenis pajak menunjukkan kinerja positif. Dari seluruh jenis pajak daerah, Pajak Air Tanah mencatat realisasi tertinggi yakni Rp1,85 miliar dari target Rp2 miliar, atau 92,25 persen.
“Kami bersyukur karena tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya di sektor air tanah dan sarang burung walet, meningkat cukup signifikan. Ini menandakan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak makin baik,” ujar HM Ramayoga di Mataram, Jumat, 10 Oktober 2025.
Selain Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet juga menunjukkan performa baik dengan realisasi Rp272,36 juta dari target Rp300 juta (90,79 persen).
Kemudian, Pajak Hiburan yang sudah mencapai Rp54,61 miliar dari target Rp61,99 miliar (88,08 persen). Serta, Pajak Penerangan Jalan (PLN/Non PLN) dengan realisasi Rp835,93 miliar dari target Rp972,43 miliar (85,96 persen).
Sementara itu, beberapa jenis pajak masih perlu ditingkatkan kinerjanya. Pajak Parkir tercatat menjadi yang paling rendah, dengan realisasi Rp19,69 miliar dari target Rp30 miliar, atau baru mencapai 65,65 persen.
“Pajak parkir memang masih menjadi pekerjaan rumah. Kami akan berkoordinasi dengan dinas terkait untuk menertibkan titik-titik parkir dan meningkatkan pengawasan terhadap potensi kebocoran penerimaan,” ungkap Ramayoga.
Ramayoga menambahkan, BKD Mataram optimistis target pajak daerah 2025 akan tercapai hingga akhir tahun.
Pihaknya kini fokus memperkuat digitalisasi sistem pembayaran pajak dan intensifikasi pengawasan lapangan di sektor-sektor potensial.
“Kami optimis target PAD bisa terlampaui. Fokus kami adalah mempermudah layanan, menertibkan administrasi, dan memastikan semua potensi pajak tergali maksimal,” pungkasnya. (*)
