Dewan Soroti Proyek Jembatan Perumahan Mahkota: Harus Adil, Bisa Picu Kecemburuan
Mataram (NTBSatu) – Anggota DPRD Kota Mataram, Ismul Hidayat mengingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) agar lebih adil dalam mengalokasikan anggaran infrastruktur, khususnya untuk fasilitas umum yang terdampak banjir.
Menurut Ismul, Pemkot memang wajib menangani jembatan Mahkota Bertais yang amblas akibat banjir pada Juli lalu.
Namun perhatian tidak boleh hanya terpusat di satu kawasan, sementara masih banyak wilayah lain di Kota Mataram yang mengalami kerusakan serupa.
“Kalau masih ada wilayah yang tidak tersentuh, ini tidak adil. Prinsipnya semua wilayah terdampak banjir harus mendapat perhatian yang sama. Anggaran kota insyaAllah cukup, buktinya kita bisa bangun kantor wali kota yang megah,” ujar Ismul, Jumat, 19 September 2025.
Ia juga menyoroti potensi kecemburuan sosial, bila warga dari perumahan lain menuntut perlakuan yang sama. “Aparatur kelurahan dan kecamatan harus jeli, kondisi wilayah terdampak banjir harus segera dilaporkan dan ditangani,” tegasnya.
Meski nilai proyek jembatan Mahkota Bertais mencapai Rp2,74 miliar dan dianggap fantastis untuk ukuran jembatan kecil di depan perumahan, dewan menegaskan tidak masuk pada ranah teknis.
“Kami lebih ke arah kebijakan anggaran, bukan detail harga pembangunan,” jelasnya.
Sementara itu, Dinas PUPR Kota Mataram memastikan proyek pembangunan jembatan tersebut segera berjalan. Penandatanganan kontrak dengan pemenang tender, CV Dewi Wangi, sudah berlangsung pada 15 September 2025.
“Jembatan baru ini lebih kokoh dibanding buatan pengembang dulu. Fondasi tidak lagi di bibir sungai agar tidak mudah tergerus,” kata Kepala Dinas PUPR Kota Mataram, Lale Widiahning, Rabu, 17 September 2025.
Jembatan Mahkota Bertais nantinya memiliki lebar tujuh meter (menyempit dari sebelumnya sepuluh meter), namun tetap bisa untuk dua jalur. Panjangnya bertambah menjadi sepuluh meter dari sebelumnya hanya lima meter. Target rampung proyek ini pada pertengahan Desember 2025. (*)
