Jakarta (NTBSatu) – Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan, para direktur utama (dirut) perbankan pusing usai menerima dana dari pemerintah sebesar Rp200 triliun.
Hal tersebut Purbaya sampaikan saat menjawab kemungkinan pemerintah menambah deposito di perbankan, setelah mengalihkan dana Rp200 triliun dari Bank Indonesia (BI) ke Bank Himbara.
“Nanti kita lihat kondisinya. Sekarang saja sudah pusing, lu minta nambah. Lu ngomong ke dirut bank deh, dia sudah pusing. ‘Aduh dikasih duit banyak nih, aduh’,” kata Purbaya saat konferensi pers di Istana Kepresidenan, Jakarta, disiarkan langsung YouTube Sekretariat Presiden, Senin, 15 September 2025.
Ia pun bercerita, bank-bank milik pemerintah mulanya enggan menerima dana sebanyak itu. Bahkan, terdapat bank yang menyatakan hanya sanggup menampung deposito senilai Rp7 triliun. Namun, Purbaya menolaknya.
“Tahu tidak, waktu saya mau salurin Rp200 triliun banknya bilang apa? ‘Saya hanya sanggup menyerap Rp7 triliun’. Saya bilang enak saja, kasih ke sana semua biar mereka mikir. Jadi bukan saya saja yang mikir, mereka yang mikir,” jelasnya.
Lebih lanjut, Purbaya memastikan, deposito itu pun tidak akan pemerintah tarik dalam enam bulan ke depan. Sebab, cadang pemerintah di bank sentral biasanya jauh lebih besar, sehingga tidak akan mengganggu kondisi keuangan negara atau APBN.
“Kalau Rp200 triliun saja tidak akan mengganggu kondisi saya. Dalam arti saya tidak harus terpaksa menarik dari perbankan dalam keadaan kepepet. Jadi harusnya itu jumlah yang cukup sustainable (berkelanjutan, red) untuk di bank, maupun pembiayaan program pembangunan yang lain,” tambah Purbaya.
Penyaluran Dana Rp200 Triliun ke Bank Himbara
Sebelumnya, pemerintah mengguyur dana untuk didepositokan ke perbankan Rp200 triliun. Purbaya mengatakan, kebijakan ini untuk meningkatkan likuiditas perbankan agar kredit dapat tumbuh dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
“Jadi saya pastikan dana yang Rp200 triliun masuk ke sistem perbankan hari ini. Mungkin bank habis itu bingung berpikir nyalurin ke mana. Pasti pelan-pelan akan dikredit, sehingga ekonominya bisa bergerak,” ujar Purbaya saat konferensi pers di Gedung Kemenko Perekonomian, Jakarta, Jumat, 12 September 2025.
Purbaya menjelaskan, dana pemerintah tersebut bukan berasal dari Saldo Anggaran Lebih (SAL) dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
Penyaluran dana pemerintah sebesar Rp200 triliun ini ke lima bank milik pemerintah, yaitu Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), Bank Rakyat Indonesia (BRI), Bank Tabungan Negara (BTN), dan Bank Syariah Indonesia (BSI). (*)
