Di Balik Aksi Korban Banjir Bima: Tuntut Janji Bantuan Rumah dan Perbaikan Irigasi
Mataram (NTBSatu) – Banjir bandang yang melanda Kecamatan Wera dan Ambalawi, Kabupaten Bima, Februari 2025 lalu, masih menyisakan dampak besar terutama pada hunian warga. Selain itu, empat orang korban masih hilang.
Kondisi ini sempat memicu aksi blokade jalan oleh warga Desa Nanga Wera yang menuntut percepatan realisasi bantuan rumah yang dijanjikan pemerintah pusat.
Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Bima, Drs. H. Isyrah, menjelaskan bahwa bencana tersebut tidak hanya menimbulkan kerusakan infrastruktur, tetapi juga merenggut korban jiwa.
“Dampaknya itu terhadap infrastruktur jalan dan jembatan. Kemudian ada terdampak pertanian, kemudian ada yang berdampak juga pada perumahan masyarakat,” ungkapnya kepada NTBSatu, Selasa, 9 September 2025.
Selain kerusakan pemukiman, ada juga korban jiwa. Sebanyak delapan orang sempat hilang. Empat di antaranya sudah ditemukan, empat lainnya masih hilang.
Isyrah menyebut, perbaikan darurat jalan dan jembatan sudah selesai, baik untuk ruas jalan kabupaten maupun provinsi. Namun, sifatnya masih bersifat penanganan sementara, bukan permanen.
Perhatian kini tertuju pada pemulihan hunian masyarakat yang terdampak banjir, khususnya 15 unit rumah di dua kecamatan. Dari jumlah tersebut, sembilan rumah berada di Desa Nanga Wera, lokasi warga melakukan aksi protes.
Menurutnya, pemerintah pusat sudah menjanjikan bantuan senilai Rp60 juta untuk setiap rumah terdampak.
“Nah, itulah yang belum terealisasi sekarang. Bukan, enggak terealisasi, tapi namanya proses ya. Anggaran pusat kan agak sedikit lambat-lambat. Kami terus berkoordinasi,” jelas Isyrah.
Sementara itu, untuk sektor irigasi, kerusakan tidak separah jalan dan jembatan. Saluran air lebih banyak tertimbun material banjir, sehingga masyarakat masih bisa mengelola sawah dengan penanganan sederhana.
“Kalau masah irigasi ini kebanyakan tertimbun, bukan rusak sebenarnya, ya,” ujarnya.
Pemda Lobi ke Pusat
Pemda Bima terus mendorong realisasi bantuan rumah. Wakil Bupati H. Irfan Zubaidy bahkan sudah menggelar audiensi bersama korban untuk menjelaskan kondisi anggaran yang masih menunggu proses pusat.
Isyrah menilai aksi blokade jalan warga wajar terjadi karena mereka terlalu lama menumpang di rumah keluarga.
Meski demikian, pemerintah daerah berkomitmen mencari solusi alternatif jika realisasi pusat mengalami keterlambatan.
“Tapi kalaupun nanti agak lama, pemerintah daerah akan mengambil alternatif lain dalam membantu itu. Itu tadi hasil evaluasi audensi bersama Pak Wakil Bupati dengan korban sama tim Kemendagri tadi,” ungkapnya.
Dengan begitu, perbaikan infrastruktur utama pascabanjir sudah rampung, namun pemulihan hunian korban menjadi pekerjaan rumah yang masih berjalan.
Pemerintah daerah berharap BNPB segera menurunkan tim untuk memastikan bantuan dapat terealisasi dalam waktu dekat. (*)
