Mataram (NTBSatu) – Pengalihan data penerima bansos dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ke Data Terpadu Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), merupakan bagian dari kebijakan baru Pemerintah Pusat dalam meningkatkan akurasi sasaran penerima.
Sistem DTSEN, Badan Pusat Statistik (BPS) dianggap lebih akurat melakukan perangkingan tingkat kesejahteraan masyarakat. Serta, mengelompokkan data ke dalam desil (tingkatan kesejahteraan).
“Bisa kita katakan, penyaluran bansos akan tepat sasaran apabila menggunakan DTSEN. Dilakukan perangkingan sehingga yang mendapatkan bansos, yakni desil 1 sampai 4 saja,” jelas Kepala Bidang Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) NTB, Armansyah, Selasa 22 Juli 2025.
Pemerintah Pusat melalui pihak pendamping Pusat Keluarga Harapan (PKH), juga telah melakukan background check untuk perangkingan kesejahteraan oleh BPS.
“Kemarin background check oleh pendamping PKH. Baru sebesar 68,84 persen penerima bansos desil 1 sampai 4 atau di atasnya. Kami belum dapat info, karena itu ranah BPS,” ucapnya.
“Ini yang memerintahkan pendamping PKH adalah Pemerintah Pusat. Jadi, kami belum tahu apakah ada backgorund check lanjutan atau tidak. Kami juga belum mendapatkan informasi, apakah 68,84 persen itu masuk ke desil 1 sampai 4 atau mungkin di atasnya,” tambah Armansyah.
Pihaknya berharap, Pemerintah Pusat membuka lini dan kewenangan yang lebih luas. Agar Pemerintah Provinsi NTB dapat mengintervensi langsung dalam verifikasi dan validasi data bansos.
Terlebih bagi warga miskin yang bansosnya pemerintah hentikan, kata Armansyah, sehingga mendapat penjelasan dari Pemerintah Pusat.
“Bagi masyarakat miskin yang saat ini tidak lagi menerima bansos, perlu ada penjelasan yang lebih transparan dari pusat. Bagi yang berhak, kami harap bisa segera mengusulkan kembali dengan mekanisme Musdes dan aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yang ada di desa dan kelurahan,” tutupnya. (*)
