Kejar Target Program 3 Juta Rumah, Fahri Hamzah Gandeng BPS Dorong Digitalisasi dan Integrasi Data Perumahan
Jakarta (NTBSatu) – Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Wamen PKP), Fahri Hamzah menghadiri pertemuan dengan Badan Pusat Statistik (BPS) di Kantor BPS, Jakarta Pusat, Selasa, 24 Juni 2025.
Dalam kesempatan itu, Wamen Fahri mendiskusikan terkait percepatan pencapaian target Program 3 Juta Rumah. Kemudian, penyediaan data backlog perumahan, serta upaya digitalisasi data kepemilikan rumah di Indonesia menjadi pembahasan dalam pertemuan tersebut.
“Data backlog perumahan dibutuhkan untuk mengeskalasi target pembangunan rumah per tahun. Dari yang semula 140.000 unit menjadi 2 juta rumah per tahun,” ujar Fahri dalam keterangan resminya, Rabu, 25 Juni 2025.
Fahri menjelaskan, Kementerian PKP memiliki 3 fokus utama dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah. “Program 3 juta rumah akan difokuskan melalui BSPS untuk renovasi sebanyak 2 juta rumah. BSPS sendiri akan berkolaborasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), karena memprioritaskan permukiman di kawasan pesisir,” paparnya.
“Sedangkan untuk pengadaan rumah vertikal sebanyak 1 juta rumah akan menggunakan dana dari Danantara,” kata Fahri menambahkan.
Selain berkolaborasi dengan Kementerian KKP, Koperasi Merah Putih rencananya akan terlibat dalam pengadaan material bangunan yang sesuai dengan peraturan.
“Sehingga rumah yang direnovasi nantinya memenuhi syarat-syarat SDGs. Yaitu sanitasi yang layak, atap-lantai-dinding yang kuat, hingga pencahayaan dan udara yang cukup,” ungkap Wakil Ketua Umum Partai Gelora ini.
Fahri juga menambahkan, dengan keterlibatan Koperasi Merah Putih, harapannya program BSPS dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
Sementara itu, ia mengaku, kendala yang Kementerian PKP hadapi dalam mewujudkan Program 3 Juta Rumah adalah adanya perbedaan data kepemilikan rumah. Antara data dari DTSEN, Regsosek, serta DTKE yang bersumber dari BPS.
Fahri juga menilai, oversupply perumahan adalah sesuatu yang harus dimaklumi. Rencana tersebut dilatarbelakangi oleh kurangnya kelengkapan data dari DTSEN yang dimiliki Kementerian PKP.
“Data yang diterima hanya sampai di desil 8. Sedangkan data FLPP dari 2020-2025 banyak terkendala NIK, di mana 8.280.000 dari 12 juta yang ada sudah menerima bantuan,” pungkasnya.
BPS Siap Berkolaborasi
Di sisi yang lain, BPS menyatakan siap menyediakan data desil perumahan melalui model perangkingan. Namun sebelum itu, BPS meminta Kementerian PKP menyerahkan data FLPP yang ada sejak 2020-2025 untuk diintegrasikan dengan data terbaru. Sehingga nantinya akan mudah mewujudkan digitalisasi data perumahan.
“Kalau data dari Susenas, backlog 1 sebesar 9,9 juta. Sedangkan dari DTSEN adalah 15 juta. Perbedaan data tersebut didasari karena DTSEN dihitung berdasarkan satuan keluarga, di mana 15 juta keluarga tidak punya rumah, namun tinggal di rumah tidak layak. Data tersebut dapat digunakan untuk intervensi pemerintah,” jelas Wakil Kepala BPS, Sonny Harry Budiutomo Harmadi. (*)
