Mataram (NTBSatu) – Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas’ud menjadi sorotan setelah sejumlah kebijakan kontroversial memicu polemik publik hingga berujung pada usulan penggunaan hak angket DPRD setempat.
Gelombang protes mulai terlihat saat aksi demonstrasi mahasiswa pada 21 April 2026. Massa tidak hanya berkumpul di kantor gubernur, tetapi juga bergerak ke gedung DPRD Kaltim.
Mereka menyuarakan tiga tuntutan utama, yakni audit seluruh kebijakan pemerintah provinsi, penghentian praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta dorongan agar DPRD menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal.
Aksi berlanjut pada Senin, 4 Mei 2026 dengan melibatkan mahasiswa, warga, dan buruh dalam jumlah lebih besar. Massa kembali mendatangi kantor DPRD Kaltim menuntut tindak lanjut aspirasi sebelumnya. Ketegangan meningkat saat massa berhasil menembus barikade kawat berduri dan masuk ke area gedung dewan.
Pada waktu yang sama, DPRD Kaltim menggelar rapat paripurna yang membahas usulan hak angket. Perdebatan berlangsung sengit, karena sebagian anggota dewan menyoroti arah pembahasan yang bergeser dari substansi tuntutan masyarakat menuju sikap politik fraksi. Situasi tersebut memicu dinamika internal yang cukup tajam.
Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi menegaskan, komitmennya untuk mengawal aspirasi masyarakat. Ia bahkan memilih keluar dari ruang sidang sebagai bentuk sikap atas jalannya pembahasan.
“Ini saya memperjuangkan masyarakat Kaltim untuk dimasukkan ke jadwal Bamus terkait hak angket ini,” ujarnya, mengutip CNN Indonesia pada Selasa, 5 April 2026.
Ketua Komisi I DPRD Kaltim, Baharuddin Demmu memastikan, usulan hak angket telah memenuhi syarat administratif. Dukungan lebih dari 10 anggota DPRD lintas fraksi menjadi dasar kuat untuk melanjutkan proses tersebut. Ia menyebut, sebanyak 21 anggota telah menandatangani usulan, sehingga sesuai ketentuan, DPRD dapat membawa agenda ini ke tahap berikutnya.
“Kita menandatangani usul inisiatif untuk hak angket. Ada sekitar 21 orang tanda tangan dan itu sudah memenuhi syarat,” katanya.
Secara mekanisme, pemenuhan syarat administratif tersebut menandakan usulan hak angket telah sah sebagai inisiatif DPRD. Tahapan selanjutnya menunggu penjadwalan dalam rapat Badan Musyawarah (Bamus), sebelum masuk ke sidang paripurna untuk mendapat persetujuan resmi.
Proses ini menjadi pintu awal bagi DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah provinsi yang menjadi sorotan publik.
Daftar Kontroversi Gubernur Kaltim
Berdasarkan penelusuran NTBSatu, berikut ini daftar kontroversi Gubernur Kaltim yang berujung pada usulan penggunaan hak angket DPRD:
1. Dinasti Politik
Publik menyoroti keterlibatan sejumlah anggota keluarga Gubernur Kaltim dalam jabatan strategis pemerintahan. Beberapa nama yang menjadi perhatian antara lain Hasanuddin Mas’ud yang menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltim dan Rahmad Mas’ud sebagai Wali Kota Balikpapan.
Selain itu, Syahariah Mas’ud sebagai anggota DPRD Kaltim, Abdul Gafur Mas’ud pernah menjabat Bupati Penajam Paser Utara, serta Hijrah Mas’ud yang mengisi posisi Wakil Ketua Tim Ahli Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TAGUPP).
Kondisi tersebut memicu tudingan praktik monopoli kekuasaan dan mendorong gelombang protes mahasiswa yang menuntut perubahan.
2. Mobil Dinas Rp8,5 Miliar
Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran besar untuk pengadaan mobil dinas jenis Range Rover. Kebijakan ini memicu kritik karena dianggap tidak sejalan dengan semangat efisiensi anggaran.
Rudy menyatakan, kendaraan tersebut menunjang mobilitas sebagai daerah penyangga IKN. “Kalimantan Timur adalah ibu Kota Nusantara, miniatur Indonesia. Tamu bukan hanya kepala daerah se-Indonesia, tapi juga global. Masa iya kepala daerahnya pakai mobil kadarnya. Kita jaga marwahnya Kaltim,” ujarnya.
3. Renovasi Rumah Rp25 Miliar
Rencana renovasi rumah dinas gubernur senilai Rp25 miliar kembali memicu polemik. Rudy menjelaskan, anggaran tersebut mencakup perbaikan rumah dinas gubernur, wakil gubernur, serta fasilitas pendukung yang sudah lama tidak layak.
“Rumah dinasnya kita benahi. Mulai banyak sekali yang tidak ada, mulai dari elektroniknya tidak ada, toiletnya banyak yang harus dibenahi, lampu-lampunya dan sebagainya, termasuk televisi-televisinya, sofa-sofanya sudah tidak layak kita baikin kembali untuk menerima seluruh kegiatan-kegiatan pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur,” katanya.
4. Akuarium Air Laut dan Fasilitas Mewah
Keberadaan fasilitas seperti kursi pijat dan akuarium air laut dalam rumah dinas memicu kritik publik. Rudy mengakui polemik tersebut menjadi tanggung jawabnya. “Karena itu saya tidak mencari alasan, ini adalah tanggung jawab saya,” kata Rudy.
5. Anggaran Makan Pemprov Rp10 Miliar
Besaran anggaran konsumsi pemerintah provinsi menjadi perhatian publik. Rudy menjelaskan, tren anggaran tersebut terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. “Untuk 2026 malah turun lagi jadi sekitar Rp10,24 miliar. Jadi trennya menurun,” katanya.
Ia juga mengingatkan, pentingnya penyampaian informasi yang utuh agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. “Kalau salah ya diperbaiki, tetapi jangan dibakar jadi isu yang tidak benar,” ujarnya.
Rangkaian kontroversi tersebut mendorong DPRD Kaltim mempercepat langkah politik melalui hak angket, sebagai bentuk pengawasan terhadap kebijakan pemerintah provinsi. (*)
