Mataram (NTBSatu) – Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPD IMM) NTB menyoroti rencana mutasi Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal sebagaimana mencuat di media beberapa hari terakhir ini.
Ketua DPD IMM NTB, Mahmud mengaku pesimis jika agenda mutasi perdana Gubernur NTB akan sepenuhnya menerapkan sistem meritokrasi. Melainkan tetap menyelipkan kepentingan politik di dalamnya.
Kendati demikian, kata Mahmud, upaya Iqbal untuk mengakselerasi birokrasi agar lebih profesional sebenarnya patut mendapat apresiasi.
Namun, selagi konflik kepentingan politik masih mendominasi pengambilan keputusan, janji meritokrasi hanya akan menjadi retorika kosong yang gagal terwujud.
“Apalagi kami mendengar sudah mulai ada desas-desus tim sukses yang teriak minta jabatan dari janji politiknya,” kata Mahmud, Rabu, 19 Maret 2025.
Proses rotasi dan mutasi, lanjut Mahmud, merupakan kewenangan penuh gubernur selaku kepala daerah. Hal ini sebagaiman diamanahkan dalam peraturan perundang-undangan.
Gebrakan besar-besaran ini, seyogyanya menjadi momentum bagi Iqbal-Dinda untuk membuktikan bahwa janji meritokrasi bukan sekadar omongan semata.
“Jangan sampai agenda rotasi dan mutasi jabatan hanya bagi-bagi kuet kepada elit, bukan karena atas dasar merit system. Jelas jika demikian, ini bertolak belakang dengan konsep meritokrasi yang kerap digaungkan,” ungkapnya.
Jika mutasi dan rotasi yang segera dilakukan gubernur ini tidak berdasarkan mekanisme merit system atau seniority system dalam organisasi kerja, maka tidak jauh bedanya produk politik yang diterapkan gubernur sebelumnya.
“Apalagi selama ini Pak Iqbal selalu bicara meritokrasi, makmur, dan mendunia saat kampaye maupun pada berbagai acara kedinasannya. Jangan sampai semua itu hanya kamuflase, untuk mengambil simpatisan masyarakat NTB,” terang Mahmud.
Mahmud juga menegaskan, DPD IMM NTB berkomitmen akan terus menagih janji politik Gubernur NTB. Apabila kebijakan dan janji politik tidak sesuai dengan misi meritokrasi.
“Maka tidak menutup kemungkingkan kami akan gelar aksi unjuk rasa terus-menerus di seluruh Kabupaten Kota se-NTB menuntut janji politik Gubernur NTB,” tandasnya.
Rencana Mutasi
Sementara itu, Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal menegaskan, agenda mutasi tetap mengedepankan sistem meritokrasi. Yaitu memilih pejabat berdasarkan kompetensi dan kemampuannya.
“Oh, kalau itu kita tetap komitmen menerapkan meritokrasi,” ujar Iqbal, Selasa, 18 Maret 2025.
Mengenai adanya anggapan bahwa agenda perombakan pejabat perdananya ini syarat akan kepentingan politik, Iqbal menepisnya. “Orang boleh menilai apa saja, tapi kita lihat nanti, ini masih proses,” tutur Iqbal. (*)
