Mataram (NTBSatu) – Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB, Ahmad Mansyhuri menerima kunjungan kerja Anggota DPD RI Dapil NTB, Hj. Evi Apita Maya, Selasa, 26 November 2024.
Kunjungan kerja tersebut dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan Pilkada Serentak Tahun 2024. Serta, menyerap aspirasi mengeni isu Perdagangan, Koperasi dan UMKM yang termasuk bidang di Komite V DPD RI.
Dalam diskusi, Ahmad menyampaikan beberapa poin agar bisa disuarakan kepada Kementerian Koperasi dan Kementerian UMKM. Pertama, mengenai tidak adanya lagi dana Dekon untuk kegiatan pendidikan dan pelatihan, pendampingan, dan lainnya. Bahkan, mulai 2025, semua anggaran terkait kegiatan tersebut akan menjadi tanggungjawab daerah.
“Kedua terkait dengan PLUT KUMKM NTB akan berubah menjadi BLUD. Dana operasionalnya pun dibebankan ke daerah. Kemudian, masih banyak koperasi yang bermasalah,” ungkapnya.
Selain itu, mengenai data Kementerian Koperasi, sekitar 500 lebih koperasi tidak jelas dan harus Dinas Koperasi dan UKM bubarkan.
“Untuk membubarkannya itu butuh dana. Contohnya, mulai dari penempelan pengumuman stiker koperasi yang bermasalah di empat tempat. Pertama, di koperasi tersebut, kelurahan, kecamatan, dan lembaga perbankan,” jelasnya.
Terkahir, terkait masalah Sumber Dana Manusia (SDM) atau pegawai di Dinas Koperasi dan UKM NTB.
“Kami juga meminta untuk Bu Evi menyuarakan terkiat dengan kebijakan atau PP yang Pemerintah Pusat, agar ada sinkronisasi di daerah,” harapnya. (*)
