Mataram (NTBSatu) – Dalam rangka mendukung dan menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yaitu Makan Bergizi Gratis, Pemprov NTB siap berkolaborasi dengan BPOM.
Yang mana, BPOM merupakan salah satu lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki peran dalam hal pengawasan keamanan makanan. Serta, mampu berdampak meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya di provinsi NTB.
Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin menyampaikan, untuk menyukseskan program tersebut, perlu adanya pengawasan obat dan makanan. Di mana saat ini pelaksanaannya sudah semakin bersinergi antara BPOM dan pemerintah daerah.
“Ini memiliki arti yang sangat strategis dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat,” kata Hassanudin, saat memberikan sambutan pada kegiatan Lokakarya bertajuk ‘’Peningkatan Budaya Integritas dan Efektivitas Kinerja untuk Pelayanan Publik Pengawasan Obat dan Makanan,’’yang diselenggarakan BPOM RI bertempat di Mataram, Kamis, 28 November 2024.
Pengawasan ini, lanjut Hassanudin, tidak hanya melindungi masyarakat dari risiko yang mungkin timbul dari produk obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan yang tidak aman. Tetapi juga memberikan kepastian hukum serta mendukung upaya meningkatkan kualitas produk lokal kita.
‘‘Kita sadari bersama, peredaran obat, obat bahan alam, suplemen kesehatan, kosmetika dan pangan olahan sebagai bagian dari komoditas pengawasan BPOM yang aman dan terjamin mutunya merupakan salah satu indikator kesehatan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Selain itu, tantangan di bidang ini semakin kompleks seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi.
Oleh karenanya, ia mengapresiasi kerja keras dari tim pengawas, baik dari BPOM maupun dari pihak terkait lainnya, yang terus berkomitmen untuk melaksanakan tugas pengawasan secara konsisten.
‘’Melalui kolaborasi lintas sektor dan dengan mengedepankan edukasi kepada masyarakat, kita bisa membangun kesadaran akan pentingnya memilih produk yang aman dan berkualitas,” terang Mantan Pj. Gubernur Sumut itu.
Sementara itu, Kepala BPOM RI, Dr. Taruna Ikrar menyampaikan, tujuan digelarnya Lokakarya ini agar bagaimana SDM dan lembaga memiliki integritas yang tinggi dan bermanfaat.
“Selain itu, tujuan utamanya adalah bagaimana mensinergikan potensi sumber daya yang dimiliki agar menjadikan lembaga BPOM secara nasional memiliki akreditasi WTP yang mampu dipertahankan dan secara global terdaftar sebagai WHO list otority global class,” kata Ikrar.
Manfaatnya masuk WHO list otority itu membuat reputasi Indonesia dianggap sejajar dengan negara-negara maju di Eropa, seperti Jepang, Amerika serikat, Australia dan negara lainnya. (*)
