Mataram (NTBSatu) – DPRD Provinsi NTB soroti program Makan Bergizi Gratis yang merupakan kebijakan dari pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran. Informasi sementara, Pemprov NTB akan mengeluarkan anggaran sekitar Rp62 miliar per tahun sebagai sharing dengan pusat dalam menjalankan program ini di NTB.
Wakil Ketua II DPRD Provinsi NTB, H. Yek Agil mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya belum resmi membahas terkait anggaran untuk program tersebut. Meskipun dari pusat sudah menetapkan besaran anggarannya.
Kebijakan-kebijakan yang berasal dari pusat, seperti program Makan Bergizi Gratis harus dikawal dengan baik. Meskipun nanti akan ada alokasi dana tambahan dari provinsi. Namun ia berharap, program tersebut tidak akan membebani Pendapatan Asli Daerah (PAD) NTB.
Sebab ketakutannya, lanjut Yek Agil, apabila menggunakan PAD akan menggerus sektor-sektor penting seperti kesehatan, pendidikan, pertanian, dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
“Kalau memang anggarannya dari provinsi, kita berharap transfer yang dari pusat ke NTB itulah yang kita gunakan. Karena, kita menyadari PAD kita ini terbatas,” ujar Yek Agil, pada Rabu, 16 Oktober 2024.
Ketua DPW PKS NTB ini mengatakan, agar program pemerintah pusat ini maksimal kebermanfaatannnya untuk masyarakat, maka program ini harus dipersiapkan dengan sebaik mungkin.
“DPRD NTB akan mulai membahas terkait kebijakan-kebijakan dari pusat secara teknis pada hari Senin mendatang. Saat hari pertama kerja resminya,” kata Yek Agil.
Tunggu Petunjuk Pusat
Sebagai informasi, program Makan Siang Gratis merupakan satu dari tujuh program prioritas Prabowo – Gibran. Dengan total perkiraan anggaran mencapai Rp71,0 triliun.
Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi sebelumnya, meminta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk segera memvalidasi data terkait program Makan Bergizi Gratis ini. Di mana pendanaan program ini berasal dari kombinasi dana pusat dan provinsi.
“Kontribusi PAD NTB terhadap APBD mencapai 43 persen, masuk katagori menengah. Kategori menengah intervalnya 31-45 persen, wajib mengalokasikan 2,5 persen PAD-nya untuk makan bergizi gratis ini,” terang Gita.
Terhadap rencana tersebut, mantan Pj Gubernur NTB itu, masih menunggu petunjuk terkait pelaksanaan program kerja 100 hari pertama pemerintahan Prabowo ini. Termasuk, memastikan apakah pembiayaannya menggunakan APBN atau cost sharing dengan APBD.
“Maka kami pastikan, apakah semua nominal itu murni di dalam APBN, ataukah di dalamnya ada bagian cost sharing. Kami masih menunggu,” kata Gita. (*)
