Sumbawa Besar (NTBSatu) – Ketergantungan fiskal Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumbawa terhadap dana transfer pusat masih sangat tinggi. Sekitar 80 persen struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) masih bergantung pada transfer Pemerintah Pusat.
Ruang fiskal daerah makin tertekan karena dana transfer terus menyusut dalam beberapa tahun terakhir, dengan total pengurangan mencapai sekitar Rp1,2 triliun.
Kepala Bapperida Kabupaten Sumbawa, Dedy Heriwibowo menjelaskan, penurunan dana transfer mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan langsung memengaruhi proyeksi pembangunan daerah.
Ia merinci, dana transfer turun sekitar Rp380 miliar pada 2024, Rp300 miliar pada 2025, dan Pemkab memproyeksikan penurunan kembali hingga Rp550 miliar pada 2026. Akumulasi penurunan tersebut ikut mempersempit ruang anggaran pembangunan daerah.
“Di 2026 saja kita mengalami penurunan dana transfer sebesar 550 miliar,” ujarnya kepada NTBSatu, Kamis, 16 April 2026.
Menurut Dedy, kondisi ini menunjukkan ruang fiskal daerah semakin sempit karena Sumbawa masih sangat bergantung pada kebijakan pemerintah pusat.
Tren penurunan ini juga berpotensi berlanjut. Hal ini seiring perubahan skema program strategis nasional yang kini banyak dijalankan Pemerintah Pusat melalui kementerian dan lembaga.
“Kita juga bisa menebak kebijakan untuk dana transfer itu tidak akan kembali lagi seperti sebelumnya,” katanya.
Ia menegaskan, sekitar 80 persen APBD Sumbawa masih bertumpu pada dana transfer pusat, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) tumbuh moderat meski stabil. “PAD-nya masih sesuai skenario, meningkat kurang lebih 10 persen per tahun,” ujarnya.
PAD Sumbawa diproyeksikan naik sekitar 50 persen dalam lima tahun. Namun, kenaikan tersebut belum mampu menutup penurunan dana transfer yang mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahun.
Target Pembangunan Sumbawa
Kondisi ini membuat ketergantungan terhadap pusat tetap dominan dalam struktur fiskal daerah. Dedy menambahkan, Pemkab Sumbawa menyesuaikan sejumlah target pembangunan yang berada dalam kewenangan daerah, termasuk beberapa indikator infrastruktur yang masih dalam kajian ulang.
Selain itu, Pemkab Sumbawa mengarahkan strategi pembangunan agar selaras dengan Program Strategis Nasional (PSN) melalui tagline “Sumbawa Melesat bersama PSN”.
“Makanya kami punya tagline itu, ‘Sumbawa Melesat bersama PSN’. Kami tempelkan juga tujuan-tujuan pembangunan agar selaras dengan proyek strategis nasional,” ucapnya.
Pemkab Sumbawa juga merangkum 45 program inisiatif dalam RPJMD menjadi 12 program unggulan prioritas, sebagai fokus utama pembangunan daerah. “Jadi itu memang menjadi program super prioritas yang kami kawal,” katanya.
Dengan tekanan penurunan dana transfer yang mencapai ratusan miliar rupiah per tahun serta PAD yang masih terbatas, Pemkab Sumbawa menyesuaikan arah pembangunan agar tetap realistis sesuai kapasitas fiskal daerah.
“Intinya kita harus realistis mengikuti kondisi fiskal. Yang penting program prioritas tetap berjalan dan selaras dengan kebijakan nasional,” tegasnya. (*)
