Jadi Bagian Pengentasan Kemiskinan
Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, sektor UMKM menyumbang lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional. Serta, menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja.
Pengembangan koperasi desa, lanjut Said, menjadi bagian dari agenda pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan berbasis komunitas.
Dalam konteks tersebut, muncul gagasan agar ekosistem usaha di desa lebih berpihak pada pelaku usaha lokal. Meski demikian, Said menegaskan penguatan koperasi tidak boleh dimaknai sebagai upaya mematikan usaha lain.
“Kita membangun ekonomi desa secara kolaboratif, bukan konfrontatif. Koperasi harus diperkuat, UMKM harus didorong naik kelas, tetapi pada saat yang sama kepastian hukum dan iklim investasi tetap harus dijaga. Ekonomi Pancasila mengajarkan keseimbangan, bukan pertentangan,” tegasnya.
Said juga memastikan, sikap DPR RI selama ini konsisten mendorong harmonisasi kebijakan antara Pemerintah Pusat dan daerah agar koperasi desa berkembang secara sehat dan berkelanjutan tanpa menimbulkan ketidakpastian hukum.
“Ibu Ketua DPR RI konsisten menjalankan fungsi kelembagaan secara konstitusional. Tidak pernah ada kebijakan DPR yang bersifat sepihak atau di luar kewenangan konstitusi. Kita semua berkepentingan menjaga stabilitas ekonomi nasional dan kepercayaan publik,” tambahnya. (*)
