Komisi I DPR RI Kecam Serangan Israel ke Gaza, Soroti Peran Dewan Perdamaian

Jakarta (NTBSatu) - Wakil Ketua Komisi I DPR RI, Sukamta mengecam keras serangan Israel ke Gaza yang terus terjadi meski gencatan senjata. Ia menilai, Israel berulang kali melanggar norma hukum internasional dan kemanusiaan tanpa konsekuensi yang jelas. “Sejak gencatan senjata diberlakukan pada 10 Oktober 2025, berulang kali terjadi serangan terhadap warga sipil. Berdasarkan laporan pemerintah Palestina di Gaza, sedikitnya 488 orang tewas dan 1.350 lainnya terluka. Sungguh memilukan apa yang terjadi di Gaza Palestina. Semua norma kemanusiaan dan norma hukum terus dilanggar tanpa ada konsekuensi,” kata Sukamta dalam keterangan resminya, Minggu, 1 Februari 2026. Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu juga menyoroti, tidak adanya penyelidikan atas dugaan kejahatan terorganisir yang terus Israel lakukan. Menurutnya, kondisi tersebut mencerminkan kegagalan penegakan hukum internasional secara konsisten. Sukamta berharap, pemerintah Indonesia dapat berperan lebih aktif dalam mendorong institusi internasional agar mengambil langkah konkret dan terukur untuk menghentikan kekerasan di Palestina. Ia mengingatkan, jika situasi ini terus terjadi, hukum internasional berpotensi kehilangan legitimasinya. “Persoalan utama saat ini adalah kegagalan penegakan norma hukum secara konsisten. Selama ini dirasakan ada tebang pilih. Ketika Israel melakukan berbagai pelanggaran, tidak ada mekanisme yang efektif untuk menghentikannya. Jika ini terus dibiarkan, hukum humaniter internasional akan kehilangan legitimasi di mata bangsa Palestina dan dunia,” ujarnya. Ujian Serius Dewan Perdamaian Serangan Israel yang menewaskan puluhan warga sipil Gaza, lanjut Sukamta, juga menjadi ujian serius bagi lembaga internasional baru Board of Peace (BoP) atau Dewan Perdamaian untuk menghadirkan perdamaian di Palestina. Ia menilai, BoP harus menunjukkan sikap tegas dalam menyikapi kekerasan tersebut. “Ini jelas menjadi ujian bagi BoP, dan secara lebih khusus bagi Trump sebagai inisiatornya. Saat lembaga internasional selama ini terlihat lumpuh menghadapi kejahatan Israel, keberadaan BoP oleh sebagian pihak dianggap sebagai terobosan untuk menghentikan kekerasan di Palestina,” kata Sukamta. Ia menegaskan, langkah yang paling masyarakat internasional nantikan adalah penghentian seluruh tindakan kekerasan Israel terhadap warga sipil. Serta, terbukanya akses bantuan kemanusiaan secara maksimal bagi warga Gaza. “Setiap inisiatif atau narasi perdamaian akan kehilangan makna jika tidak mampu mencegah pemboman terhadap pengungsi dan anak-anak,” tambahnya. Israel Kembali Serang Gaza Sebelumnya, Israel melancarkan gelombang serangan udara ke Gaza, Palestina, yang menewaskan sedikitnya 32 orang. Mengutip laporan BBC, Minggu, 1 Februari 2026, badan pertahanan sipil Hamas menyebutkan, anak-anak dan perempuan termasuk di antara korban tewas akibat serangan yang terjadi pada Sabtu, 31 Januari 2026. Dalam laporan tersebut menyebutkan, helikopter tempur Israel menghantam tenda-tenda yang menampung pengungsi di Kota Khan Younis, Gaza selatan. Warga Palestina menggambarkan, serangan ini sebagai yang terberat sejak fase kedua gencatan senjata mulai berlaku pada Oktober 2025. (*)