Beda Pandangan Berujung Demosi: Usulan BKD Disetujui Gubernur, Ditolak Karo Organisasi
Muhammad Taufieq Hidayat mengungkap indikasi lain di balik demosi jabatan yang dialaminya. Saat menjabat Biro Organisasi, sempat menolak pengajuan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) atas usulan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) yang sudah disetujui Gubernur Lalu Muhammad Iqbal. Bagaimana alurnya?
———————
Muhammad Taufieq Hidayat, resmi mengajukan pensiun dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTB.
Bersamaan dengan itu, Taufieq juga mengajukan keberatan administratif atas keputusan Gubernur NTB Nomor: 800.1.3.3/05/BKD/2026 tentang Mutasi/Rotasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pertama dan Jabatan Administrator, tertanggal 9 Januari 2026.
Keberatan itu disampaikan langsung kepada Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) melalui surat tertanggal 28 Januari 2026.
Keputusan Gubernur NTB tentang Mutasi dan Rotasi menyebabkan sejumlah pejabat turun jabatan. Salah satunya Taufieq. Alasannya, karena memiliki kinerja kurang maksimal selama menjabat.
Isu yang beredar, salah satu alasan Taufieq didemosi karena adanya perbedaan pandangan tentang usulan besaran TPP BKD NTB, agar disamakan dengan TPP Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) dengan alasan peningkatan beban kerja. Di mana Gubernur NTB ACC, dan dirinya saat itu menjabat sebagai Kepala Biro Organisasi Setda NTB, menolak usulan itu.
