50 Koperasi Jadi Percontohan, Gubernur Iqbal Beri Modal Awal Rp50 Juta per Desa
Mataram (NTBSatu) – Gubernur NTB, Lalu Muhamad Iqbal meluncurkan 50 koperasi desa sebagai percontohan pada Selasa, 9 Desember 2025. Peluncuran itu berlangsung saat acara Musyawarah Wilayah (Muswil) Dewan Koperasi Indonesia Wilayah (Dekopinwil) Provinsi NTB di Bank NTB Syariah.
Ia mengatakan, 50 koperasi percontohan ini akan mendapat modal awal sebesar Rp50 juta per desa. Tujuannya, agar dapat mulai menjalankan usaha, membangun portofolio bisnis, dan mengukur kapasitas kredit dalam satu tahun.
“Kalau tidak kita kawal, tidak mungkin koperasi besar lahir. Pemerintah tidak boleh hanya mencari aman, kita harus memberi contoh,” tegasnya.
Menurutnya, Indonesia bukan bangsa yang belajar dari buku semata, tetapi dari contoh nyata. Karena itu, 50 koperasi percontohan ini akan menjadi model yang dapat direplikasi ke seluruh daerah.
Saat ini, lanjutnya, sekitar 1.166 desa dan kelurahan yang ada di NTB, berpotensi menjadi basis koperasi desa. Jika setiap koperasi mampu memiliki kapitalisasi minimal Rp1 miliar, maka valuasi koperasi desa secara keseluruhan dapat mencapai lebih dari Rp1 triliun.
“Ini akan menciptakan jaringan distribusi logistik paling merata di Indonesia. Setiap desa bisa menjadi simpul ekonomi,” jelasnya.
Dengan jaringan koperasi desa, distribusi barang dapat menjadi lebih efisien daripada rantai distribusi perdagangan besar yang selama ini swasta kuasai.
Pemprov Bentuk Ekosistem Koperasi
Dalam skema itu, koperasi desa menjalankan distribusi lokal, sementara koperasi pusat menangani distribusi antarkabupaten dan antarwilayah, membentuk ekosistem logistik rakyat yang lebih murah dan mandiri.
Mantan Dubes Indonesia untuk Turki ini menekankan tiga hal penting, yaitu perlu dibangun kompetensi pusat yang melibatkan akademisi, universitas, pemerintah, dan masyarakat untuk memperkuat kapasitas koperasi.
Menurutnya, harus ada eksperimen-eksperimen model bisnis koperasi. Tidak hanya mengandalkan sistem simpan-pinjam yang kini lebih banyak dipakai untuk berutang daripada berproduksi dan partisipasi anggota harus menjadi ruh koperasi, agar tidak terjadi praktik di mana hanya sedikit orang yang menikmati manfaat koperasi.
“Kita harus memiliki kehormatan bahwa pendapatan saya berasal dari kerja, bukan keberuntungan,” ujarnya.
Iqbal menegaskan komitmennya, menjadikan koperasi sebagai kekuatan utama ekonomi kerakyatan Indonesia. Ia mengaku, sejak muda dibesarkan dalam pemikiran ekonomi yang menekankan kemandirian, sebuah prinsip yang selalu ia bawa ke mana pun ia pergi.
“Saya selalu mengingat satu kalimat, koperasi adalah jalan kita untuk menolong diri kita sendiri melalui usaha bersama”, ujarnya.
Dorong Semangat Koperasi
Semangat koperasi adalah penolak ketergantungan dan penegasan, pertolongan pertama dalam ekonomi harus lahir dari masyarakat sendiri. Ia menjelaskan, banyak pemikir sosial dan ekonom menegaskan, kemajuan bukan hanya ditentukan faktor eksternal, melainkan dari kekuatan kolektif masyarakat.
Bahkan, lanjutnya, ajaran-ajaran moral dan religius menekankan pentingnya memudahkan kesulitan dan mendekatkan yang terasa jauh, sebuah prinsip yang semakin relevan di tengah kondisi ekonomi yang tidak stabil dan tekanan inflasi yang tinggi.
Meski koperasi Indonesia tumbuh sejak awal abad ke-20, kondisinya kini justru memprihatinkan. Banyak koperasi besar yang dahulu berjaya kini hilang satu per satu, sementara di negara-negara maju, koperasi justru tumbuh lebih kuat.
Ia mencontohkan beberapa koperasi raksasa dunia, seperti Rabobank di Belanda serta jaringan Raiffeisen di Jerman, Austria, dan Swiss. Koperasi-koperasi tersebut menguasai sektor pangan hingga perbankan, bahkan mampu mengambil alih bank besar dunia.
Sebaliknya, Indonesia dengan hampir 300 juta penduduk dan memiliki basis anggota koperasi terbesar di dunia, justru belum memiliki satu pun koperasi yang mampu menembus kelas global.
“Akar ekonomi bangsa ini adalah gotong royong dan solidaritas. Selama logika kapitalisme yang hanya menguntungkan yang kuat masih mendominasi, rakyat kecil akan selalu tertinggal,” ungkapnya.
Untuk memperbaiki kondisi tersebut, Gubernur menginstruksikan Bank NTB Syariah untuk mempercepat transformasi koperasi, khususnya Koperasi Desa Merah Putih. Ia menilai, birokrasi selama ini terlalu lambat merespons kebutuhan pengembangan koperasi, sehingga ia meminta Bank NTB Syariah bergerak cepat.
Ia juga meminta dukungan semua pihak untuk mempercepat transformasi koperasi desa, sehingga Indonesia mampu melahirkan koperasi berskala dunia dan kembali menempatkan ekonomi rakyat sebagai tiang utama kemandirian bangsa.
“Koperasi bukan sekadar lembaga. Koperasi adalah jalan, koperasi adalah gerakan, koperasi adalah roh ekonomi kerakyatan,” tutupnya. (*)
