Hari Bakti ke-80: PUPR NTB Hadapi Tantangan Infrastruktur, Kemantapan Jalan Baru Mencapai 75,5 Persen
Mataram (NTBSatu) – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi NTB, memperingati Hari Bakti Pekerjaan Umum (PU) ke-80, Kamis, 27 November 2025.
Pada hari ini, PUPR NTB menggelar opening ceremony di Taman Hiburan Rakyat Loang Baloq. Puncaknya pada 3 Desember 2025, yaitu pelaksanaan upacara.
Kepala Dinas PUPR Provinsi NTB, Sadimin mengatakan, acara pembukaan melibatkan balai-balai yang ada di NTB. Seperti Balai Jalan dan sebagainya. Kemudian, melaksanakan mandatori Kementerian PU, seperti melakukan perbaikan jalan, pembersihan sampah, dan sebagainya.
“Pembersihan sempadan sungai dari BWS, kemudian cipta karya melakukan pilah sampah, temen-temen juga ada lomba-lomba nanti,” ujar Sadimin.
Memperingati Hari Bakti PU ke-80, PUPR NTB ke depan akan bersinergi mewujudkan arahan-arahan Pemerintah Pusat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur yang mengarah pada kedaulatan pangan dan kemandirian energi.
“Seluruh pembangunan infrastruktur arahnya ke sana, ada sawah, pengiriman jalur logistik dan inline seperti port to port,” ujarnya.
Di usia ke-80 pembangunan infrastruktur di Nusa Tenggara Barat (NTB) masih menghadapi tantangan, terutama dalam hal kemantapan jalan.
Berdasarkan data terakhir, tingkat kemantapan jalan di tingkat provinsi baru mencapai 75,5 persen, masih jauh dari rata-rata nasional yang sudah menyentuh angka 90 persen.
Sadimin mengatakan, capaian tersebut sangat dipengaruhi oleh pola penanganan jalan setiap tahunnya. Menurutnya, tanpa intervensi rutin, kondisi jalan akan terus menurun.
“Kalau tidak kita tangani, pasti turunnya cepat. Tapi kalau ditangani dengan baik, tentu kualitasnya bisa naik. Makanya setiap tahun kita punya target, walaupun memang bertahap,” ujarnya.
Ia menambahkan, ke depan Pemerintah Provinsi NTB tidak hanya mengacu pada persentase kemantapan jalan, tetapi juga mulai menggunakan Indikator Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI) sebagai alat ukur kinerja pembangunan infrastruktur.
“Sekarang ukurannya bukan lagi hanya fisik, tapi juga kepuasan masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Namun jujur saja, indikator IKLI ini komprehensif sekali, komponen infrastrukturnya banyak, jadi kami masih terus mempelajarinya agar bisa diterapkan maksimal,” katanya. (*)
