Sektor Pertanian Kunci Utama Entaskan Kemiskinan di Desa Semamung Sumbawa
Mataram (NTBSatu) – Sektor pertanian menjadi salah satu upaya Desa Semamung di Kecamatan Moyo Hulu, Sumbawa untuk mengatasi masalah kemiskinan.
Kepala Desa Semamung, Rudi Mustaid menjelaskan, sektor pertanian memiliki peluang besar untuk menurunkan angka kemiskinan.
Komoditas padi, jagung, dan palawija memberikan peluang ekonomi yang stabil apalagi jika petani mendapat dukungan infrastruktur air yang memadai.
“Sangat bisa mengatasi kemiskinan di desa, apalagi ketika petani bisa menanam 2 sampai dengan 3 kali setahun. Namun, masalah besarnya kita tidak memiliki sumber air berupa embung atau bendungan skala besar,” jelasnya kepada NTBSatu, Minggu, 16 November 2025.
Tak hanya itu, pemerintah desa mendorong peningkatan kesejahteraan warga melalui penguatan layanan dasar serta pengembangan komoditas unggulan yang selama ini menopang ekonomi masyarakat.
“Upaya kami sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan desa antara lain dengan meningkatkan akses layanan dasar,” ungkapnya.
Potensi Desa Semamung
Sebagai informasi, Desa Semamung memiliki kekuatan utama pada sektor pertanian. Lahan padi menguasai sekitar 90 persen wilayah tanam, sementara sisanya terisi jagung dan palawija.
Aktivitas pertanian berlangsung sepanjang tahun, karena petani berusaha menjaga kesuburan tanah dan ketersediaan air untuk menunjang produktivitas. Namun, kondisi alam yang kering pada musim kemarau sering memicu kendala dalam irigasi.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah desa bersama masyarakat setempat membangun beberapa kantong air yang berfungsi sebagai penampung cadangan irigasi.
“Dari desa kami sudah buatkan beberapa kantong air untuk petani,” ungkap Kepala Desa, Rudi Mustaid, Rabu, 5 November 2025.
Langkah ini membantu petani tetap mengairi sawah mereka meski musim kemarau tiba. Dengan adanya sumber air tambahan, hasil panen padi tetap stabil dan mampu menopang perekonomian keluarga petani.
Tanggapan Pemprov NTB
Sementara itu, Pemprov NTB menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan di berbagai sektor strategis sesuai arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB.
Kepala Bappeda NTB, Iswandi mengatakan, RPJMD NTB tahun 2025, dijabarkan dalam tujuh misi pembangunan daerah dengan 10 program unggulan. Di mana di dalamnya terdapat tiga isu prioritas.
Tiga isu prioritas itu adalah pengentasan kemiskinan ekstrem, penguatan ketahanan pangan, dan menjadikan NTB sebagai destinasi wisata berkelas dunia.
“RPJMD ini dihajatkan untuk menjawab segala persoalan yang ada di NTB. Misalnya, tantangan seperti kemiskinan, kualitas pendidikan dan kesehatan, ketenagakerjaan, penyalahgunaan narkoba dan sebagainya,” kata Iswandi.
RPJMD NTB tahun 2025-2029 sebagai peta jalan pembangunan lima tahun ke depan. Visi yang akan dicapai adalah “bangkit bersama menuju NTB provinsi kepulauan yang makmur mendunia.”
Selain itu, dukungan dalam RPJMD tersebut juga fokuspada sektor infrastruktur, kesehatan, dan sebagainya.
Pelaksanaan program pembangunan di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kini arahnya untuk menjawab target dan indikator RPJMD. Pemerintah memastikan agar kebijakan pembangunan tetap berjalan secara terukur dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.
“RPJMD menjadi panduan kita bersama dalam melaksanakan program pembangunan. Setiap OPD wajib menyelaraskan kegiatan agar semua sektor bergerak menuju satu arah: kesejahteraan masyarakat NTB,” ujarnya.
Pada sektor infrastruktur, Pemprov NTB terus mengakselerasi pembangunan dan pemeliharaan jalan provinsi, peningkatan kualitas jembatan, serta memperluas akses konektivitas antarwilayah.
Harapannya, program ini mampu memperkuat arus distribusi barang dan jasa sekaligus mendukung pertumbuhan ekonomi lokal.
Sementara pada sektor kesehatan, Pemprov NTB berkomitmen meningkatkan layanan dasar di seluruh fasilitas kesehatan, baik rumah sakit daerah maupun puskesmas. Pemerintah juga memperkuat sistem pelayanan kesehatan ibu dan anak, serta memperluas cakupan jaminan kesehatan bagi masyarakat tidak mampu.
Sedangkan pada sektor pengentasan kemiskinan, Pemprov NTB mengintegrasikan berbagai program pemberdayaan ekonomi. Termasuk program desa berdaya yang menyasar ribuan desa di NTB.
“Kita tidak hanya membangun infrastruktur fisik, tetapi juga manusia. Penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat menjadi indikator keberhasilan pelaksanaan RPJMD,” tegasnya. (*)
