Dana Transfer Dipangkas, Pemkot Mataram Tetap Jalankan Program Unggulan Prabowo
Mataram (NTBSatu) – Meski dana Transfer ke Daerah (TKD) dari Pemerintah Pusat mengalami pemangkasan, Pemerintah Kota (Pemkot) Mataram memastikan sejumlah program prioritas nasional tetap berjalan.
Program-program tersebut merupakan bagian dari agenda unggulan Presiden Prabowo Subianto, yang dinilai bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Plt Kepala Bappeda Kota Mataram, M. Ramadhani mengatakan, pemangkasan dana transfer tahun ini tidak akan memengaruhi pelaksanaan program strategis, seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
“Meski transfer ke daerah berkurang, program-program prioritas tetap jalan karena langsung menyentuh masyarakat. Misalnya MBG, Koperasi Merah Putih, dan program tiga juta rumah,” ujar Dhani, Rabu, 12 November 2025.
Menurutnya, Pemerintah Pusat juga mendorong daerah untuk lebih proaktif mengajukan proposal kolaborasi agar pelaksanaan program nasional dapat berjalan optimal.
Pemkot Mataram juga telah mengusulkan tiga titik lokasi pembangunan dapur MBG, namun baru satu yang mendapat persetujuan. “Desember nanti pembangunan dapur MBG ini akan mulai,” jelasnya.
Dhani menambahkan, semua administrasi pembangunan harus sudah selesai pada November ini, termasuk penyiapan lahan. Sementara itu, Pemerintahan Pusat melalui Badan Gizi Nasional (BGN) akan menanggung anggaran pembangunan dapur MBG.
“Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan. Jadi meskipun dana daerah ditarik, justru digunakan untuk mendukung program nasional ini,” tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Mataram, H. Lalu Alwan Basri menjelaskan, Pemerintah Pusat menugaskan setiap pemerintah daerah untuk menyiapkan tiga unit dapur MBG. Namun hingga kini, Mataram baru memiliki satu unit yang siap.
“Kebutuhan dapur itu cukup banyak, tidak hanya untuk sekolah negeri, tapi juga swasta. Kita siapkan lahan, pembangunannya dari BGN,” kata Alwan.
Setelah lokasi pembangunan mendapat persetujuan BGN, Pemkot Mataram akan menandatangani nota kesepahaman (MoU) sebagai dasar pelaksanaan program. “Ini program Pemerintah Pusat, tapi manfaatnya langsung dirasakan masyarakat Mataram,” jelasnya. (*)
